Peluang belum direbut: bonus demografi bisa berbalik jadi bencana sosial

oleh Kompas | Fri, December 11 2015 | Paper Edition, Page: 26

 

 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS – Kelompok usia produktif yang kini menguasai separuh lebih penduduk Jakarta, sebagai bonus demografi, belum direbut sebagai peluang mengatasi kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Tanpa pengelolaan baik, bonus demografi akan berbalik menjadi bencana.

Hal itu mengemuka pada Seminar Data Kemiskinan dan Ketenagakerjaan yang diadakan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/12). Hadir sebagai pembicara peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Titik Handayani. Serta Direktur Institut Penelitian SMERU, Asep Suryahadi. Acara ini juga dihadiri Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo.

Titik menyampaikan, sejak 2010, bonus demografi telah muncul di Jakarta. Rasio beban ketergantungan di Jakarta berada pada level terendah dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia, yakni 36,9. Artinya setiap 100 penduduk menanggung 36,9 penduduk usia non-produktif (kurang dari 15 tahun, dan lebih dari 65 tahun).

Sementara itu, peluang bonus demografi Indonesia secara nasional 45,7 dan itu pun baru tercapai pada 2025. Rasio ketergantungan yang turun ini selalu diikuti dengan peningkatan rasio penduduk produktif.

Di negara maju, kata Titik, rasio ketergantungan yang turun berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Agar efektif, dibutuhkan beberapa mekanisme dan prasyarat, seperti tenaga kerja berkualitas, peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan tabungan masyarakat dan diinvestasikan secara produktif, serta menciptakan kesempatan kerja layak.

“Jakarta belum mengambil peluang bonus demografi ini. Pengangguran banyak kendati kualitas sumber daya manusia yang ada juga baik,” paparnya.

Jakarta masih menghadapi masalah ketenagakerjaan. Titik mengatakan, meski dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara berangsur-angsur, TPT di Jakarta tetap lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama 2015, TPT Jakarta 7,2 sementara TPT nasional 6,2.

“Lantas kenapa tingkat pengangguran tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi Jakarta juga tetap tinggi,” kata Titik.

Menurut dia, hal itu mengindikasikan penyerapan tenaga kerja belum berjalan baik. “Pengangguran dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi masih banyak di Jakarta,” paparnya.

Pekerjaan yang layak dan produktif di Jakarta terbatas dinikmati sekelompok penduduk. Sementara kelompok penduduk lain masih hidup dalam kemiskinan. “Ada kesenjangan sosial yang lumayan besar,” ucap Titik.

Titik mengingatkan, jika Pemprov DKI tak mengelola bonus semografi ini dengan baik, bonus itu akan berbalik dari peluang menjadi bencana sosial. Dampak paling nyata dari pengelolaan yang tak baik dan ketimpangan ekonomi adalah kriminalitas.

 

Keamanan

Berdasarkan hasil riset The Economist Intelligence Unit pada awal 2015, Jakarta menempati rangking terakhir di antara 50 kota besar dunia dalam hal keamanan. Hal ini berkorelasi dengan kemiskinan. Asep mengatakan, tingkat kemiskinan di Jakarta tidak pernah berubah sejak 2006, yakni tidak lebih dari peringkat ke-4. Hal itu berarti, sudah sejak lama tingkat kemiskinan di Ibu Kota tinggi.

Tingkat kemiskinan di Jakarta tak bisa dilihat dari skala kota, tetapi dalam skala kecamatan. Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui sebagian besar warga miskin di Jakarta bekerja di sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan pengolahan industri. Jadi, sektor-sektor itulah yang harus diperkuat untuk mengurangi kemiskinan. (MDN) 


Share it