Debat kelima calon presiden yang telah berlangsung pada 13 April 2019 kemarin diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) yaitu Joko Widodo & Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto & Sandiaga Uno. Debat tersebut mengangkat masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri.

Tim peneliti SMERU yang diwakili oleh Daniel Suryadarma dan Ridho Al Izzati memberikan analisis paparan visi misi topik ekonomi serta jawaban dari kedua paslon tersebut. 

Berikut analisis mereka:
 

Ekspektasi

Sebelum debat dilaksanakan, kami memiliki ekspektasi tentang strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% per tahun. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, serta mampu mengurangi ketimpangan dengan tetap menjaga kondisi lingkungan hidup. Kami juga ingin melihat bagaimana visi pasangan calon (paslon) dalam mengatasi faktor institusi, seperti regulasi, sumber daya pengelola kebijakan, dan koordinasi antarpembuat kebijakan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ekspektasi lainnya adalah adanya pemahaman pasangan calon mengenai pengelolaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis bukti, seperti data dan/atau hasil riset. Kami juga ingin melihat sejauh mana visi dan misi serta program/kebijakan yang direncanakan dapat diimplementasikan.

Visi dan Misi

Analisis Asep Suryahadi terkait visi dan misi kedua pasang calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa kedua paslon sudah sadar akan berbagai masalah yang dihadapi. Namun, yang hilang dari visi dan misi kedua paslon adalah cara berpikir secara ekonomi. Anggaran dan kapasitas pemerintah terbatas, dan pada saat yang sama banyak tantangan politik. Banyak aspek ekonomi yang perlu diperbaiki, dan banyak kebijakan yang perlu dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkeadilan dengan tetap menjaga kondisi lingkungan hidup. Seharusnya, visi dan misi memuat skala prioritas, seperti (i) reformasi bidang apa yang akan dijalankan terlebih dahulu beserta alasannya dan (ii) berapa biaya yang dibutuhkan untuk sebuah program/kebijakan beserta potensi manfaatnya. Tanpa diskusi ini, visi dan misi hanya akan menjadi  ‘daftar belanja’ atau ‘wish list’ yang tidak terlalu bermakna.

Platform Ekonomi

Dari debat ini, Jokowi-MA jauh lebih pragmatis dan hanya sesekali masuk ke dalam konsep kedaulatan ekonomi sempit – yang hasilnya adalah kebijakan-kebijakan seperti substitusi impor dan hilirisasi. Sementara itu, Prabowo-Sandi tidak dapat keluar dari konsep kedaulatan ekonomi yang terlalu sempit tersebut.

Program Spesifik dan Analisis

Jokowi-MA langsung mulai dengan isu ketimpangan, diikuti dengan program-program yang jauh lebih konkret karena berpijak pada kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Jokowi pada periode pertama. Jokowi-MA juga menyebutkan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Hilirisasi. Menurut kami, kedua program tersebut mahal dan berisiko, dan belum tentu berdampak. Selain itu, KEK mempunyai masalah implementasi terkait dengan penyediaan fasilitas dan kendala kesiapan lahan ketika investor akan berinvestasi. Yang lebih mendesak dilakukan Jokowi-MA adalah mereformasi regulasi yang ada, seperti UU Ketenagakerjaan yang sangat mencekik dunia usaha, dan memberantas para pemburu rente.

Terkait dengan perpajakan, Jokowi-MA akan memperluas basis pajak melalui amnesti pajak dan memberbaiki pelayanannya. Penerimaan zakat akan ditingkatkan dengan tidak hanya menunggu, tetapi juga menjemput. Amnesti pajak cukup berhasil, tetapi Jokowi-MA memerlukan inovasi baru karena rasio pajak Indonesia masih rendah.

Secara umum, tidak ada yang baru dari Prabowo-Sandi. Paparannya terlalu umum dan normatif sehingga sulit dianalisis. Misalnya, upaya peningkatan perekonomian melalui program kewirausahaan (entrepreneurship) melalui rumah-rumah muda dan pelatihan usaha agak sulit diwujudkan. Program serupa sudah ada dan berjalan, tetapi tidak berdampak terhadap peningkatan jumlah pengusaha secara signifikan seperti yang Prabowo-Sandi harapkan. Hal normatif lain adalah pernyataan bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi pangan dan energi dunia.

Terkait dengan kebijakan impor yang disebutkan Prabowo-Sandi, tidak ada negara yang menjadi maju dengan menjalankan sistem ekonomi tertutup. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai dengan menjalankan sistem ekonomi terbuka, yaitu berdagang dan bersaing secara global, serta berfokus pada keunggulan komparatif. Kebijakan antiimpor Prabowo-Sandi juga kontradiktif dengan ide perdagangan internasional. Jika Indonesia ingin berproduksi, berinvestasi, dan meningkatkan kewirausahaan, ekspor menjadi mutlak dibutuhkan. Pada saat yang sama impor juga diperlukan karena negara lain tidak mungkin hanya membeli produk Indonesia tanpa menjual barang mereka.

Prabowo-Sandi mempunyai program teknologi dan informasi terkait sistem perpajakan dengan mengikuti langkah negara tetangga. Ini langkah yang bagus, tetapi bukahkah Kementerian Keuangan sudah menjalankannya melalui pelayanan daring? Prabowo-Sandi juga ingin memisahkan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan langsung di bawah presiden untuk menggenjot penerimaan negara. Pemisahan ini memiliki konsekuesi serius, yaitu pengaturan ulang sistem dan biaya restrukturisasi yang mahal. Prabowo-Sandi juga akan memotong pajak pekerja dan menaikkan PTKP, tetapi kebijakan ini justru akan menurunkan penerimaan pajak.
 

Penutup

Secara umum, Jokowi-MA unggul dalam debat ini. Program yang mereka ajukan lebih spesifik dan jawaban mereka lebih pragmatis. Sementara itu, program yang diajukan Prabowo-Sandi terlalu general dan kadang kontradiktif. Jawaban mereka pun terlalu normatif.