Analisis Topik Kesejahteraan Sosial pada Debat Kelima Pilpres 2019

Debat kelima calon presiden yang telah berlangsung pada 13 April 2019 kemarin diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) yaitu Joko Widodo & Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto & Sandiaga Uno. Debat tersebut mengangkat masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri.

Tim peneliti SMERU yang diwakili oleh Athia Yumna & Nila Warda memberikan analisis paparan visi misi topik kesejahteraan sosial serta jawaban dari kedua paslon tersebut. 

Berikut analisis mereka:
 

Ekspektasi

Untuk topik kesejahteraan sosial, kami mengharapkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) dapat menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. Walaupun data terbaru menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan hingga satu digit dan ketimpangan yang sedikit melambat, tantangan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan untuk seluruh rakyat di era digital sekarang ini tidak berkurang. Oleh karena itu, ekspektasi kami dalam debat kali ini adalah kedua paslon dapat menjawab strategi apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin selain program yang sudah ada, seperti program perlindungan sosial, dan bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal agar mereka tidak makin tertinggal.

 

Visi dan Misi: Pemaparan dalam Dokumen dan dalam Debat

Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi-MA menyebutkan misi pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta secara spesifik membahas tujuh strategi atau program aksi, yaitu redistribusi aset, produktivitas dan daya saing UMKM, reformasi perlindungan sosial, Dana Desa, ekonomi keluarga, dan potensi ekonomi desa. Sementara itu, Prabowo-Sandi menguraikan pilar kesejahteraan rakyat dalam ‘daftar belanja program aksi’, mulai dari perlindungan sosial, modal manusia, ketahanan pangan hingga penciptaan lapangan kerja, tetapi tidak memberikan penjelasan terperinci tentang bagaimana program-program tersebut dapat menurunkan kemiskinan dan mengendalikan ketimpangan.

Pada debat kelima, Jokowi-MA menegaskan sekali lagi bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengupayakan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan menghasilkan ketimpangan, seperti ketimpangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, serta ketidakadilan. Strategi utama yang akan dilakukan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Pada debat kelima, Jokowi-MA juga memaparkan strategi untuk mencapai kemandirian ekonomi terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, serta beberapa program perlindungan sosial dengan fokus pada tiga program baru (KIP untuk Perguruan Tinggi, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako).

Sebaliknya, Prabowo-Sandi pada debat kelima berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan upaya menjaga harga bahan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Mereka tidak menyoroti program aksi spesifik yang ada di dokumen visi-misi yang kami anggap kontradiktif, misalnya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menaikkan kesejahteraan petani. Kedua hal tersebut saling bertentangan sehingga tidak mungkin keduanya terwujud dalam waktu yang sama.

 

Program Spesifik

Pengendalian Ketimpangan

Prabowo-Sandi tidak memiliki konsep yang jelas mengenai strategi mengatasi ketimpangan, baik di dalam dokumen visi-misi maupun yang disampaikan pada saat debat. Di antara yang disampaikan pada saat debat adalah investasi besar-besaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada dokumen visi-misi, hal itu mungkin mengarah pada pengembangan sekolah kejuruan, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan jarak jauh, serta pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) secepatnya. Dalam hal kesehatan, selain perbaikan pengelolaan JKN, Prabowo-Sandi menyebutkan perbaikan nutrisi melalui sedekah putih dan pemberian sarapan gratis di sekolah-sekolah.

Program-program dalam bidang pendidikan tersebut masih dalam ruang lingkup pendidikan dasar dan menengah. Prabowo-Sandi tidak menjelaskan program yang bertujuan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi. Padahal, dengan ketimpangan pendapatan yang cukup lebar antarjenjang pendidikan, akses yang mudah terhadap pendidikan tinggi dapat menjadi modal bagi masyarakat miskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat memeratakan kesejahteraan.

Sementara itu, Jokowi-MA menyebutkan program-program bantuan sosial seperti yang sudah dilaksanakan pemerintahaan saat ini sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan. Namun, studi SMERU menunjukkan bahwa program bantuan sosial ini memang efektif mengatasi kemiskinan, tetapi tidak bisa menurunkan ketimpangan, setidaknya dalam jangka pendek. Paslon ini juga secara spesifik menyebutkan program untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi melalui KIP Perguruan Tinggi sebagai tambahan dari program yang ada sekarang.  Namun, jika KIP Perguruan Tinggi ditargetkan kepada masyarakat miskin saja, program ini tidak akan banyak berbeda dengan program Bidik Misi yang ada sekarang. Biaya subsidi untuk perluasan akses pendidikan perguruan tinggi sangat mahal sehingga akan memberatkan APBN//APBD. Selain itu, berbeda dengan pendidikan dasar, social return yang diberikan oleh lulusan pendidikan tinggi tidak sebesar private return yang akan mereka nikmati sendiri. Maka, demi asas keadilan, mahasiswa perlu menanggung sebagian besar biaya pendidikan tersebut.

Masih terkait dengan strategi pengendalian ketimpangan, Jokowi-MA juga menjelaskan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan pembangunan desa melalui Dana Desa. Prabowo-Sandi juga sekilas menyebutkan pembangunan infrastruktur dalam dokumen visi-misinya, tetapi tidak membahasnya sama sekali dalam pemaparan debat.

Perlu diperhatikan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menurunkan ketimpangan. Pemerintah perlu berhati-hati karena pembangunan infrastruktur juga bisa melanggengkan ketimpangan. Studi SMERU menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan nasional, memang dapat memperluas aktivitas ekonomi yang mengarah pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun, strategi ini perlu dilengkapi dengan upaya afirmasi agar orang miskin juga dapat menikmati manfaat pembangunan infrastruktur yang dapat memudahkan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi mereka. Pemerataan akses listrik adalah salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah.
 

Hal yang menarik lainnya adalah penggunaan belanja desa, termasuk Dana Desa masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mengurangi ketimpangan. Namun, sekali lagi, langkah-langkah afirmasi mulai dari perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat miskin masih diperlukan agar dalam pelaksanaannya nanti benar-benar mempertimbangkann kebutuhan mereka. Ini karena dalam struktur dan relasi sosial di dalam desa yang bisa jadi sudah timpang sehingga pemanfaatan hasil pembangunan di dalam desa juga pasti akan timpang. Program Padat Karya Tunai (PKTD) yang ada sekarang bertujuan agar warga miskin ikut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki program ini.

 

Ketimpangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada segmen pertanyaan panelis, muncul pertanyaan tentang upaya kedua paslon meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan menjamin perlindungan perempuan dari diskriminasi di tempat kerja. Prabowo-Sandi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi, yang diperlukan adalah pengembangan kewirausahaan melalui program OKE OCE. Jokowi-MA juga menyebutkan program serupa, yaitu MEKAR dan UMI, untuk meningkatkan akses modal kepada pengusaha perempuan. Dari jawaban kedua paslon, terlihat bahwa mereka terjebak dalam pemahaman pemberdayaan perempuan yang sempit. Strategi yang ditawarkan berkutat pada peningkatan kewirausahaan perempuan. Kedua paslon tidak menjawab isu diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan, terutama dalam mengakses pekerjaan di sektor formal dengan upah yang layak, kontrak kerja dan perlindungan tenaga kerja yang jelas, serta upah yang setara antara pekerja laki-laki dan perempuan. Riset ADB dengan jelas menunjukkan bahwa gender wage gap’ terjadi di Indonesia. Perempuan menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan beberapa kondisi sosioekonomi yang menjadi penyebabnya.

 

Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital menjadi program aksi andalan dalam visi-misi Jokowi-MA. Di segmen awal, paslon ini menjelaskan pemanfaatan platform digital untuk menghubungkan produsen komoditas pertanian dengan pasar. Hal ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang dipertentangkan seperti yang dikesankan oleh Prabowo-Sandi dalam segmen debat antarpaslon. Sebaliknya, ekonomi digital dapat memfasilitasi hubungan petani dengan sumber modal, sekaligus dengan pasar, seperti yang dilakukan oleh Tanijoy. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ekonomi digital ini memerlukan tenaga kerja dengan keahlian tinggi. Ini merupakan tantangan besar karena pada saat ini setengah pekerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Oleh karena itu, tanpa upaya peningkatan kemampuan digital untuk orang miskin (minimal dengan literasi digital), pengembangan ekonomi digital ini justru berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan.

 

Penutup

Pada debat kelima, secara umum Jokowi-MA terlihat lebih elaboratif dalam menjelaskan visi-misi yang ada dalam dokumen dengan pesan kuat tentang pembangunan ekonomi dengan pemerataan. Sementara itu, Prabowo-Sandi justru terlihat tidak runtut dan komprehensif dalam menjelaskan strategi mereka untuk peningkatan kesejahteraan sosial, bahkan tidak cukup kuat dalam menjelaskan konsep dan strategi mereka untuk mengendalikan ketimpangan.


Share it