The SMERU Research Institute, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 dengan tema “Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat” di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Selasa 30 Juli 2019. Acara yang didukung oleh DFAT – Kedutaan Besar Australia, Knowledge Sector Initiative (KSI), Ford Foundation, Kementerian Dalam Negeri, Kereta Api Indonesia, dan Telkom Indonesia ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik terkait perancangan dan pelaksanaaan strategi penanggulangan kemiskinan.

Dihadiri oleh sekitar 300 peserta, terdiri atas staf Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat, akademisi, lembaga donor, lembaga nonpemerintah, praktisi, sektor swasta, media, dan pakar isu-isu pembangunan, acara ini disiarkan melalui live streaming dan diliput oleh 12 media lokal dan 4 media nasional. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, pada acara ini SMERU juga menampilkan kegiatan dan temuan penelitian yang dilakukan pada kurun waktu 2018-2019 dalam bentuk pameran poster dan pemutaran video.

Hadir sebagai pembicara kunci, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng. Ph.D (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan) mewakili Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Acara dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil, ST., M.Ud. Dalam sambutan pembukaan, Bapak Ridwan Kamil berharap dalam acara FPD ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendapat masukan dari SMERU terkait program perlindungan sosial yang sesuai untuk penurunan kemiskinan di Jawa Barat. Selain itu, Bapak Ridwan Kamil menegaskan peran SMERU sebagai mitra Jawa Barat adalah untuk memberikan evaluasi yang berbasis penelitian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi di Jawa Barat dapat dilakukan secara inklusif dan program-program penurunan kemiskinan di provinsi tersebut tepat sasaran.

Acara ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, yang mengambil tema “Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Jawa Barat”, menghadirkan Drs. H. Muhammad Yusuf  (TKPKD Pemerintah Kota Tasikmalaya) dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si. (Wakil Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK)), Universitas Gadjah Mada). Dalam sesi ini, Athia Yumna, M.Sc. (Peneliti Senior SMERU) memaparkan Tantangan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan Jawa Barat. Dalam paparannya, Athia menekankan perlunya desain besar penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat yang melihat perspektif kewilayahan. Alternatif kebijakan yang ditawarkan di antaranya:

1. menyiapkan warga miskin untuk bisa menangkap peluang penghidupan di perkotaan sehingga terjadi migrasi yang berkualitas, dan
    
2. menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik di Jawa Barat utara maupun selatan, dan pada saat yang sama memastikan masyarakat miskin juga menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.

Sesi kedua, dengan tema “Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Jawa Barat”, menghadirkan pembicara Ibu Dra. Hj. Nina Setiana., M.Si. (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung) yang mewakili Bapak Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip. (Bupati Kabupaten Bandung) dan F.X. Nugroho Setijo Negoro, M.Si. (Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) yang mewakili Bapak Taufik Madjid, M.Si. selaku Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam sesi ini Ulfah Alifia, M.Si. (Peneliti SMERU) menyajikan hasil studi Tantangan Kemiskinan di Wilayah Perdesaan Jawa Barat, yang menawarkan dua rekomendasi kebijakan terkait upaya penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan yang lebih berkelanjutan, yaitu:

1. menciptakan alternatif sumber penghidupan selain sektor pertanian dan/atau pengolahan produk pertanian, dan
    
2. memaksimalkan upaya peningkatan sumber daya manusia di perdesaan melalui pendidikan sebagai kunci pengurangan kemiskinan.

Kesimpulan FPD disampaikan oleh Dr. Sudarno Sumarto (Peneliti Utama SMERU) yang menggarisbawahi dua hal berikut.

1. Pemerintah daerah (pemda) perlu mengambil peran lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja sama antara pemda dengan institusi nonpemerintah—seperti lembaga penelitian dan universitas—yang bereputasi baik untuk bersama-sama menganalisis tantangan dan peluang yang sesuai dengan keadaan daerah serta merancang program sosial yang efektif.
    
2. Investasi di bidang pendidikan merupakan kunci agar tenaga kerja di Jawa Barat dapat mencapai produktivitas dan kreativitas tinggi serta menangkap peluang yang tercipta dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pendidikan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah agar angka pengangguran di Jawa Barat menurun.
    

Kunjungi situs web SMERU untuk mengakses materi seminar, seperti dokumen presentasi (.pdf) dan video seminar melalui tautan berikut: http://smeru.or.id/id/fpd2019

Untuk melihat dokumentasi foto selama penyelenggaraan acara seminar, kunjungi halaman Facebook The SMERU Research Institute (https://www.facebook.com/SMERUInstitute/).

Liputan media:

Dalam Jaringan
(Ayo Bandung, 30 Juli 2019) Tekan Angka Kemiskinan Jabar, Ridwan Kamil Galakkan Ekonomi Inklusif

(Berita Inspiratif, 30 Juli 2019) FPD 2019: Gubernur Jawa Barat Imbau Kepala Daerah Evaluasi RPJMD

(Pojoksatu, 30 Juli 2019) Tekan Angka Kemiskinan, Ridwan Kamil Fokus Tingkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

(Pojoksatu, 30 Juli 2019) Ridwan Kamil Imbau Kepala Daerah untuk Evaluasi RPJMD

(Tempo.co, 30 Juli 2019) Ridwan Kamil: Banyak Program di Kabupaten dan Kota yang Tak Tepat

(Adakata.net, 31 Juli 2019) ADA Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Atasi Kemiskinan di Jabar

(Bale Bandung, 31 Juli 2019) Gubernur Imbau Kepala Daerah Evaluasi RPJMD

(Bale Bandung, 31 Juli 2019) Gubernur Fokus Tingkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

(Dara, 31 Juli 2019) Termasuk Buruk, Indeks Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan di Jabar

(Heta News, 31 Juli 2019) Bappeda Minta Masalah Pengangguran di Jawa Barat Dijadikan Bahan Penelitian

(Inilah, 31 Juli 2019) IPEI Masih Rendah, Kamil Salahkan Program Lama

(Inilah, 31 Juli 2019) Pengangguran di Jawa Barat Jadi Bahan Penelitian

(JP-News, 31 Juli 2019) Cetak Pengangguran Terbanyak Nasional, Gubernur Emil; Sumbernya Lulusan SMK

(Jurnal Jabar, 31 Juli 2019) Gubernur Jabar Minta Evaluasi RPJMD di FPD 2019

(Kompas, 31 Juli 2019) Bappeda Jabar Butuh Riset untuk Atasi Masalah Pengangguran

(Liputan6, 31 Juli 2019) Program Kabupaten/Kota Jadi Titik Kunci Tingkatkan IPEI Jabar

(Liputan6, 31 Juli 2019) Tingkat Pengangguran Tinggi, Pemprov Jabar Berencana Kembangkan Sistem Vokasi yang Berbeda

(Liputan6, 31 Juli 2019) Ridwan Kamil Imbau Kepala Daerah Evaluasi RPJMD

(Merdeka, 31 Juli 2019) Ridwan Kamil Fokus Tingkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jabar

(Merdeka, 31 Juli 2019) Gubernur Jawa Barat Imbau Kepala Daerah untuk Evaluasi RPJMD

(Merdeka, 31 Juli 2019) Bappeda Minta Masalah Pengangguran di Jawa Barat Dijadikan Bahan Penelitian

(Pikiran Rakyat, 31 Juli 2019) Bappeda Minta Masalah Pengangguran di Jawa Barat Dijadikan Bahan Penelitian

(Pojoksatu, 31 Juli 2019) Forum Pembangunan Daerah 2019: Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Masalah Serius di Jabar

(TVBerita, 1 Agustus 2019) Bappeda Minta Masalah Pengangguran di Jabar Dijadikan Bahan Penelitian

(Jabarekspress, 2 Agustus 2019) Bappeda Minta Masalah Pengangguran di Jawa Barat Dijadikan Bahan Penelitian

(Radar Cirebon, 2 Agustus 2019) Adopsi Sistem Pendidikan Inggris, Cegah Banyaknya Pengangguran di Jawa Barat
 

Cetak

(Indo Pos, 31 Juli 2019) Fokus Genjot IPE Inklusif: Tujuh Kabupaten Masuk Zona Merah

(Indo Pos, 31 Juli 2019) Katrol Indeks Pertumbuhan Ekonomi: Setiap Kepala Daerah Diimbau Maksimalkan Sektor Pariwisata

(Inilah Koran, 31 Juli 2019) Upaya Mengurangi Kemiskinan

(Radar Bandung, 31 Juli 2019) Pengentasan Kemiskinan Harus Meningkat

(Indo Pos, 1 Agustus 2019) Upaya Jawa Barat Tekan Pengangguran

(Galamedia, 1 Agustus 2019) Jabar Peringkat Pertama Pengangguran