Tak Hanya KPK, Mulai Dari Lembaga Lokal Hingga Asing Sebut Raskin Bermasalah

Maikel Jefriando | detikfinance | Jumat, 11 April 2014 | 07:06 WIB

 

 

 

 

Jakarta -Program beras miskin (raskin) kembali menjadi hangat diperbincangkan. Padahal program ini sudah ada saat terjadinya krisis moneter 1998. Kala itu namanya adalah Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin pada 2002.

Suara protes itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. KPK menilai program dengan anggaran triliunan rupiah tersebut tidak tepat dari sisi apapun. Yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi.

Dalam rangkuman detikFinance, kajian tersebut ternyata sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sejak satu tahun berjalan program raskin. Bank Dunia adalah salah lembaga yang mengutarakannya pada tahun 2003.

Disebutkan tahun 2003 raskin yang disalurkan salah sasaran, karena 74% beras tersebut ternyata jatuh ke kelompok non miskin. Bahkan, dilihat dari alokasi dananya, dari anggaran Rp 4,83 triliun yang dialokasikan ke Perum Bulog tahun 2003, hanya 18% yang benar-benar dinikmati kelompok miskin. Sementara 52% lainnya menjadi subsidi untuk kelompok non miskin dan 30% sisanya habis untuk biaya operasional dan keuntungan Perum Bulog.

Kajian Bank Dunia tidak hanya berhenti di situ. Tahun 2006, raskin kembali menjadi bahan evaluasi. Dilaporkan ada 30% penyaluran raskin oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Meski sudah ada perbaikan, namun masih jauh dari target tepat sasaran. Itu pun didukung oleh kajian LSM dalam negeri SMERU.

Selengkapnya...


Share it