Guru Daerah Terpencil Kerap Mangkir

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS - Guru sekolah dasar yang mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia mangkir dari pekerjaannya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah instrumen yang mampu memantau kehadiran guru di sekolah. Selain itu, tunjangan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kinerja guru.

"Hanya sedikit guru berstatus PNS (pegawai negeri sipil) yang datang ke sekolah saat kunjungan mendadak,' ujar Bambang Widianto selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal itu dikatakan dia saat pemaparan "Inovasi untuk Meningkatkan Kinerja Guru", Selasa (25/8) di Jakarta. Padahal, kata Bambang, sebagian dari mereka adalah guru penerima tunjangan khusus dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership tahun 2014, tingkat kemangkiran guru SD di daerah terpencil mencapai 20 persen. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dibandingan tingkat kemangkiran nasional, yakni 9,4 persen.

Adapun menurut data SMERU Research Institute, sebanyak 31,5 persen guru yang mangkir adalah penerima tunjangan khusus. "Selama ini, pemberian tunjangan guru belum dikaitkan dengan kinerja. Guru masih menerima tunjangan meskipun jarang mengajar," kata Bambang.

Padahal, pemerintah telah mengalokasikan 50 persen dana pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru. Tahun 2015, pemerintah menyediakan dana Rp 1,1 triliun yang ditransfer ke daerah sebagai tunjangan tambahan guru PNS dan Rp 9 triliun untuk tunjangan khusus dan fungsional.

Kinerja guru yang buruk itu kata Bambang, berdampak pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa. "Sebanyak 60 persen siswa kelas 1 SD di daerah terpencil yang kami survei masih buta huruf," katanya.

Pemantauan kinerja

Untuk itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meneliti dan memantau kinerja guru. Penelitian itu dilakukan di tiga kabupaten terpencil, yakni Ketapang (Kalimantan Barat), Kaimana (Papua Barat), dan Keerom (Papua) yang melibatkan 31 SD.

Dalam penelitian itu, aplikasi android dimanfaatkan untuk mengecek kehadiran guru. "Guru difoto saat mengajar di kelas sebagai bukti bahwa guru datang ke sekolah," ujarnya. Pemerintah daerah juga didorong memberikan tunjangan sesuai kinerja. "Tunjangan tidak dibayarkan jika kehadiran guru kurang dari 60 persen, serta tidak memenuhi kualitas layanan," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, peningkatan kualitas guru sangat krusial. "Penelitian ini dapat didorong lebih jauh untuk dijadikan visi bersama dalam membereskan permasalahan itu," kataya. (B08)


Bagikan Postingan Ini