Kebijakan Publik Harus Berdasarkan Data dan Pengetahuan

oleh Asni Ovier/AO | Kamis, 21 April 2016 | Online Edition, www.beritasatu.com

 

 

 

Suatu kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan pada data, bukti, dan pengetahuan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba yang baik (well-tested) sehingga bisa diterapkan dengan baik.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) di Jakarta, Kamis (21/4). Menggagas tema “Demand and Use of Evidence: Insights from the Inside”, acara ini bertujuan sebagai sarana untuk berbagi dan berkontestasi pengetahuan terkait dengan penggunaan data, bukti, dan pengetahuan untuk kebijakan (knowledge to policy).

“Birokrat mempunyai logika berpikir sendiri. Harus ada pihak yang mampu menerjemahkan dan membantu mendesain hasil-hasil pengetahuan ke dalam bahasa birokrasi untuk digunakan ke dalam pembuatan kebijakan pubik,” tuturnya.

Hal serupa diungkapkan pembicara lainnya, peneliti senior SMERU Research Institute Sudarno Sumarto. Dikatakan, memproduksi pengetahuan dan bukti sangat penting, namun yang tidak kalah penting adalah peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan penelitian yang tepat.

“Sehingga, hasil-hasil penelitian menjadi aplikatif, sesuai dengan kebutuhan dan logika para pembuatan kebijakan,” ujar Sudarno pernah bekerja sama dengan Suahasil dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2k).

Selengkapnya...