Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas


ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD pada 2011 diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Disabilitas pada 2016. Namun hingga saat ini, kelompok penyandang disabilitas masih terus dikesampingkan dalam desain dan implementasi pembangunan nasional. Oleh karena itu, The SMERU Research Institute melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang kondisi penyandang disabilitas tiga tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam upaya pemerintah merancang dan melaksanakan pembangunan yang lebih inklusif. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai pakar tentang masalah disabilitas, dilengkapi dengan analisis data kuantitatif dari sumber data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa setelah tiga tahun, Indonesia belum berhasil melaksanakan pembangunan inklusif. Dengan menggunakan model ekologi sosial, hambatan ditemukan di berbagai lapisan, mulai dari tingkat individu hingga masyarakat yang lebih luas, termasuk institusi formal dan informal. Untuk mempercepat implementasi pembangunan yang inklusif disabilitas di Indonesia, upaya harus dimulai dengan penyusunan rencana induk (master plan) pembangunan inklusif disusul dengan intervensi skala besar pada pemberantasan stigma terhadap kelompok disabilitas dan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang akan bertindak sebagai pengawas masalah ini.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusif, pembangunan, penyandang disabilitas, hak


Bagikan Postingan Ini