Kupon Pangan, Tepat Sasarankah?

 

Oleh Agusyanto Bakar | Kamis, 15 September 2016 | online edition www.riaupos.co

Program pangan Raskin, paling tidak pertama kali diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah tahun 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK yang lahir sebagai konsekuensi adanya krisis moneter dan keuangan saat itu, banyak mengilhami dan menjadi rintisan beberapa program bantuan sosial. Nama OPK dipilih merupakan alternatif pilihan yang sangat tepat saat itu, karena saat itu Indonesia belum memiliki model bantuan pangan yang cukup representatif. Namun OPK bertahan hingga tahun 2002 saja. Karena sejak tahun 2002, nama OPK berubah menjadi program pangan raskin sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Alasan pemerintah saat itu mengenai perubahan nama dimaksud adalah agar bantuan pangan tersebut menjadi lebih tepat sasaran. 

Dengan alasan yang sama pula, kini pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana akan mengganti program pangan Raskin yang telah berjalan selama 18 tahun dengan skema baru dalam format Kupon Pangan. Diperkirakan awal tahun 2017 nanti, Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak lagi menerima bantuan beras bersubsidi secara langsung, tapi mereka menerima voucher atau kupon yang dapat dibelanjakan beras, telur dan bahan pokok lainnya dengan harga yang berlaku di pasar di toko-toko mitra pemerintah yang melayani kupon itu sebagai ”alat pembayaran’’.  Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)  melalui mekanisme pemberian kupon atau voucher tersebut, Jokowi sebagai orang nomor satu d inegeri ini meyakini skema baru dalam format kupon pangan itu akan lebih efektif, bila dibandingkan dengan program yang berjalan saat ini karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran

Ketepatan sasaran di samping ketepatan harga dan kualitas, sepertinya memang menjadi hal yang paling sering mendapatkan kritikan publik maupun keluhan RTS-PM.  Dalam konteks ini, rasanya cukup beralasan jika secara resmi BPK-RI maupun KPK pernah menyatakan bahwa program pangan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Bahkan dari sisi ketepatan harga tidak sedikit RTS-PM yang mengeluhkannya, karena RTSPM yang seharusnya membeli/menebus dengan HTR Rp.1.600/kg sebagaimana yang telah di tetapkan pemerintah, tak jarang mereka harus membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Demikian juga dari sisi ketepatan kualitas, banyak kasus-kasus kualitas Raskin yang muncul di lapangan dan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kualitas beras Raskin relatif buruk diterima RTS-PM. Bahkan menurut Lembaga Penelitian SMERU menyatakan bahwa program Raskin menjangkau hampir 52,6 persen rumah tangga miskin dan 36,9 persen termasuk rumah tangga bukan miskin (keluarga sejahtera). Sedangkan hasil penelitian World Bank (2006: 215), menyatakan bahwa Raskin lebih banyak diterima oleh rumah tangga bukan miskin. Hasil temuan BPK-RI (2015), bahkan mensinyalir belum sesuainya kondisi riil penerima Raskin di lapangan dengan RTS-PM yang ditetapkan oleh TNP2K. Betapa tidak, bukankah data RTS-PM yang diolah oleh TNP2K masih merupakan hasil pendataan PPLS-BPS tahun 2011? Jelas saja kondisi sosial-ekonomi dan taraf hidup masyarakat saat itu (tahun 2011) jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terkini. Penerima Raskin tentu bagi mereka yang telah masuk dalam Daftar Rumah Tangga Penerima Manfaat, padahal data ini semenjak tahun 2011 sampai sekarang belum diperbarui. Asumsi ini di dasarkan pada pertimbangan, bahwa kemiskinan bukanlah hal yang abadi dan statis. Karena bisa saja pada tahun 2011 ketika pendataan PPLS-BPS dilakukan mereka miskin, tapi mungkin juga di tahun ini sudah masuk dalam kategori kaya/mampu ataupun sebaliknya.

Selengkapnya...