Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan


ABSTRAK

Dengan mempelajari upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tiga tahun terakhir. Di wilayah studi, penerimaan perempuan miskin terhadap tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pasangan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan mereka terhadap jenis kekerasan lain, yaitu kekerasan psikis, seksual, ataupun ekonomi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa 16% responden pernah mengalami setidaknya satu jenis KDRT oleh pasangannya. Masyarakat di wilayah studi berpendapat bahwa KDRT terutama terjadi karena dipicu oleh (i) kesulitan ekonomi, (ii) persoalan asmara (perselingkuhan dan rasa cemburu, baik oleh suami maupun istri), dan (iii) kebiasaan minum minuman keras. Pelaporan secara informal, yaitu melalui keluarga dan kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat/adat di lingkungan desa tempat tinggal, merupakan jenis pengaduan yang paling banyak ditemui di semua lokasi studi. Dalam tiga tahun terakhir, keberadaan media, sosialisasi, dan program/kegiatan di desa-desa studi telah berperan dalam meningkatkan pengetahuan para perempuan tentang jenis kekerasan terhadap perempuan serta layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang tersedia, baik yang berada di dalam maupun di luar desa. Meskipun layanan perlindungan korban KDRT dalam bentuk yang lebih formal sudah tersedia di wilayah studi, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi perempuan miskin dalam mengakses layanan tersebut. Studi ini merekomendasikan beberapa upaya peningkatan akses terhadap layanan KDRT dengan melibatkan perempuan miskin, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai pelaksananya.

Kata kunci: akses perempuan miskin, KDRT, layanan perlindungan