Menelusuri Manfaat Belanja Desa - Laporan Studi Kasus


ABSTRAK

Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berimplikasi pada meningkatnya kapasitas anggaran desa. Peningkatan tersebut berasal dari, antara lain, Dana Desa (DD) yang jumlahnya terus meningkat. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah sejauh mana desa mampu mengelolanya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Studi ini bertujuan untuk menelusuri manfaat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, termasuk DD, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan distribusi manfaat di desa-desa studi. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, studi ini dilakukan di sepuluh desa di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, studi ini menemukan bahwa di semua lokasi studi sebagian besar anggaran belanja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dari penggunaan tersebut, manfaat langsung yang diterima warga desa pada umumnya berasal dari belanja upah/honorarium. Secara tidak langsung, infrastruktur yang dibangun telah meningkatkan efisiensi kegiatan sehari-hari warga, nilai tambah ekonomi pada aset warga, dan interaksi sosial antarwarga. Sementara itu, manfaat ekonomi kegiatan pemberdayaan belum dapat dirasakan karena kegiatan ini sulit diukur dalam waktu singkat dan tindak lanjut pascakegiatan tidak ada. Dari seluruh belanja desa, tidak ada kegiatan yang secara khusus menyasar kelompok miskin dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (i) adanya anggapan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi warga tidak tinggi, (ii) adanya bantuan sosial bagi warga miskin dari pemerintah supradesa, dan (iii) tidak diterimanya usulan terkait kebutuhan warga miskin dalam proses perencanaan. Perhatian bagi warga miskin masih sangat bergantung pada kepemimpinan dan kemauan politik kepala desa. Dari berbagai temuan di atas, studi ini memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, kemampuan teknokrasi pemdes perlu ditingkatkan. Harapannya adalah makin banyak gagasan terkait pengembangan potensi desa. Ini diperlukan agar belanja desa dapat berorientasi pada kemandirian desa jangka panjang. Kedua, perencanaan desa harus secara eksplisit memunculkan indikator yang mengakomodasi kepentingan warga miskin dan perempuan. Terakhir, dalam hal pengembangan kawasan, perlu dipikirkan adanya peningkatan permintaan barang, terutama bahan bangunan, sebagai konsekuensi meningkatnya DD.

Kata kunci: Dana Desa, aliran belanja desa, manfaat pembangunan desa, perencanaan desa