Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Tiga Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta


ABSTRAK

Laporan ini memaparkan pelaksanaan dan manfaat berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta pada 2010 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama rumah tangga sasaran (RTS). Penelitian ini secara khusus melihat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai program lain yang diungkapkan masyarakat. Penelitian dilakukan di tiga kelurahan dan kecamatan, masing-masing di Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Sebagai sampel, dipilih dua RW dengan jumlah RTS terbanyak dari setiap kelurahan sampel, dan selanjutnya dipilih dua RT dari setiap RW tersebut. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan 33 informan dari tingkat Kota Administrasi hingga RT, dan 61 responden RTS.

Kebanyakan RTS menganggap bantuan dalam bentuk uang tunai paling membantu karena dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka. Bagi penerima PKH, PKH dianggap lebih bermanfaat daripada BLT karena jumlah bantuannya lebih besar; bagi yang tidak menerima PKH, BLT dianggap paling bermanfaat. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) juga dianggap sangat membantu. Bantuan pembiayaan kesehatan dianggap sangat diperlukan, namun masih sangat terbatas dan kurang transparan. Manfaat sekolah gratis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga dianggap sangat bermanfaat.
Karena kondisi kemiskinan kelurahan yang berbeda-beda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menerapkan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda. Pemahaman aparat kecamatan dan kelurahan mengenai kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakatnya juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu memberikan masukan bagi program penanggulangan kemiskinan untuk daerahnya. Administrasi program di tingkat kelurahan, RW, dan RT perlu ditingkatkan untuk pengkoordinasian bantuan dan penerimaan keluhan masyarakat

Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, DKI Jakarta, monitoring


Bagikan Postingan Ini