Penerapan Standar Pelayanan di Kota Singkawang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Probolinggo: Pembelajaran dari Program Kinerja-USAID


ABSTRAK

Studi ini dilakukan di Kota Singkawang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Probolinggo yang mendapat pendampingan standar pelayanan–yakni standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), dan standar operasional prosedur (SOP)–oleh Kinerja. Kinerja mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang teknokratis dengan mengacu pada target-target yang harus dicapai dalam pemenuhan SPM. Namun, cara berpikir perencana harus diubah dari metode konvensional yang berbasis perencanaan tahun lalu ke metode teknokratis yang berbasis data. Kunci dari metode teknokratis ini adalah pemahaman terhadap definisi operasional indikator-indikator SPM, pengumpulan data dan pembaruan data secara berkala. Kejujuran dalam menganalisis dan menyajikan data sangat penting. Terakhir, program-program yang dihasilkan dari pendekatan teknokoratik ini harus dikemas sehingga sejalan dengan visi misi kepala daerah dan kepentingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kinerja juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat melalui survei pengaduan masyarakat sebagai bagian dari SPP. Butir-butir Janji Layanan dan Rekomendasi Janji Layanan yang dihasilkan dari survei digunakan untuk memperbaiki pelayanan di tingkat unit layanan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Konteks otonomi daerah sangat penting untuk dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pendampingan standar pelayanan. Konteks otonomi daerah ini menyebabkan adanya variasi hasil (outcome)–yaitu integrasi standar pelayanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran–walaupun input yang diberikan relatif sama di tiga kabupaten/kota tersebut. Di ketiga kabupaten/kota ditemukan tiga model integrasi standar pelayanan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: (i) model teknokratis idealis yang diwakili oleh Kota Singkawang, (ii) model teknokratis pragmatis di Kabupaten Luwu Utara, dan (iii) model partisipatif lintas sektor di Kota Probolinggo.

Kata kunci: standar pelayanan, standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operational prosedur, desentralisasi, tata kelola pemerintahan daerah
 


Bagikan Postingan Ini