Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013


ABSTRAK

Bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak pada 22 Juni 2013, pemerintah meluncurkan beberapa program kompensasi; salah satunya adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mengakses program ini, rumah tangga (ruta) sasaran mendapatkan kartu perlindungan sosial (KPS) yang dapat digunakan juga untuk mengakses Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BLSM memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan kepada 15,5 juta ruta miskin dan rentan. Pencairan BLSM berlangsung pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 melalui PT Pos Indonesia. Untuk mengetahui penggunaan KPS dan pelaksanaan BLSM, The SMERU Research Institute melakukan pemantauan di sepuluh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketepatan sasaran penerima KPS cukup tinggi yang diindikasikan dengan rendahnya angka kesalahan inklusi (inclusion error). Namun, kekurangcakupan relatif besar yang diindikasikan dengan cukup tingginya angka kesalahan ekslusi (exclusion error). Desain program memungkinkan peningkatan ketepatan sasaran melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel), tetapi pelaksanaan musdes/muskel terkendala banyak hal. Jika ada KPS yang tidak tersalurkan (retur), umumnya penerima diganti melalui penunjukan langsung oleh aparat desa/kelurahan. Secara umum, pelaksanaan BLSM berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang berarti, meskipun sosialisasi program cenderung terbatas dan terlambat. Program BSM telah menggunakan KPS sebagai prioritas dalam pengusulan siswa penerima, tetapi akibat terbatasnya sosialisasi, masih ada siswa dari ruta pemilik KPS yang belum menjadi penerima BSM. Sementara itu, penggunaan KPS pada Program Raskin masih sangat terbatas; sebagian besar desa/kelurahan masih menerapkan praktik bagi rata untuk menghindari kemungkinan timbulnya gejolak sosial. Hasil pemantauan ini memberikan pembelajaran bahwa pelaksanaan program yang melibatkan pemangku kepentingan secara masif membutuhkan perencanaan yang matang, desain program yang terperinci, petunjuk operasional yang lengkap, pemahaman yang menyeluruh dari semua pihak yang terlibat, dan waktu persiapan yang mencukupi.

Kata kunci: KPS, BLSM, BSM, Raskin
 


Bagikan Postingan Ini