Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP)


Tim Peneliti:

 

Lembaga Penelitian SMERU:
Widjajanti I. Suharyo (Koordinator), Bambang Sulaksono, Herry Widjanarko, Nina Toyamah, Rizki Fillaili, Sulton Mawardi, Syahbudin Hadid, Syaikhu Usman, Wawan Heryawan

Tim AKP Kabupaten Bima:
Fathiyah, Fauzia Tiaida, Irwan, Lalu Suryadi, Mahman, Muhammad Natsir, Mukhlis Ishaka, Nurfarhati, Ruslan H. Ibrahim, Sri Wiryana, Tita Masithah, Zuraiti

Tim AKP Kabupaten Tapanuli Tengah:
Akdarudin Tanjung, Basyri Nasution, Dedy S. Pasaribu, Erwin Romulus, Ewiya Laili, Guturiya Sitorus, M. Ridsam Batubara, Muller Silalahi, Nurhalimah Hutagalung, Rina Lamrenta L-Tobing, Yulifri Lubis

ABSTRAK

Dengan telah disusunnya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia, muncul kebutuhan akan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melalui proses inklusif dengan menerapkan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP). Kajian ini merupakan uji coba upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan AKP dan memanfaatkan hasilnya sebagai salah satu masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah, termasuk SPKD. Kajian yang berlangsung selama sembilan bulan ini dilaksanakan mulai April 2005 sampai dengan Desember 2005 di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. 

Kemajuan dan hasil kajian ini dilaporkan dalam Laporan Tahap I, Tahap II dan Laporan Akhir. Hasil kajian ini mencakup analisis kondisi kemiskinan di dua kabupaten studi, kajian tentang kapasitas pemerintah kabupaten dalam menganalisis kondisi kemiskinan dan merancang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta kajian tentang potensi pengintegrasian AKP dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi mengenai alternatif kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di dua kabupaten studi, upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengurangi kemiskinan, dan pengintegrasian AKP ke dalam proses perencanaan daerah yang sudah berjalan.


Bagikan Postingan Ini