Peran SMERU dalam Penyusunan dan Pengembangan IPEI

Setelah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) diluncurkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, di acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Bappenas menyelenggarakan Public Hearing IPEI yang bertujuan untuk menyampaikan  perkembangan IPEI serta mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang tepat untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Melalui acara ini, Bappenas berharap mendapatkan masukan mengenai perhitungan IPEI di tingkat kabupaten/kota di Indonesia yang sedang dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan The SMERU Research Institute. Acara ini diselenggarakan di Ruang DH 1-5 Lantai Dasar, Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati No. 2 Menteng, Jakarta Pusat, pada 25 April 2019.

Sekretaris Menteri, Bapak Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc., dalam sambutannya berharap agar, melalui acara public hearing ini, terjadi penyamaan persepsi antar pelaku pembangunan sehingga terbangun sebuah sinergi dalam mewujudkan kualitas pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, beliau mengharapkan agar perumusan kebijakan ekonomi ke depan dapat dilakukan secara lebih berkualitas dan diarahkan kepada perbaikan ke-21 indikator dari IPEI.

Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik sehingga Indonesia perlu menyusun IPEI sendiri. Dalam pidato kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan bahwa IPEI yang telah disusun Bappenas dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi dan antar kabupaten/kota sehingga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dapat menentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap daerah dan memastikan keselarasannya dengan kebijakan nasional.

The SMERU Research Institute terus berpartisipasi mengembangkan IPEI ini dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu:

  1. Melakukan background study untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih Inklusif dan mendorong pencapaian indeks yang lebih tinggi dan sejalan dengan RPJMN 2020–2024. Dalam studi ini, di samping melakukan kajian dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat, tim peneliti SMERU juga melakukan studi kasus di dua provinsi terpilih, yaitu Kalimantan Timur dan Aceh. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami sifat dan dinamika pembangunan ekonomi inklusif serta mengidentifikasi isu strategis dan arah kebijakan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di provinsi tersebut. Studi ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative.
     
  2. Mendampingi Bappenas dalam mengembangkan dan melakukan penghitungan IPEI tingkat kabupaten/kota. Saat ini, tim peneliti SMERU telah berhasil melakukan perhitungan IPEI di 460 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditambah dengan data dari studi kasus di dua provinsi terpilih, yaitu Sulawesi Selatan dan Bali. Seluruh data hasil penghitungan IPEI hingga tingkat kabupaten/kota dapat diakses melalu situs jaringan yang akan diluncurkan pada acara IDF 2019. Studi ini terlaksana atas dukungan dari Ford Foundation.

Bagikan Postingan Ini