Studi Pengembangan Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan: Mendorong Pengarusutamaan Kemiskinan dan Kerentanan, Studi Kasus di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Bombana


ABSTRAK

Meski tingkat kemiskinan Indonesia sudah jauh menurun, ada dua kecenderungan yang harus mendapat perhatian khusus, (i) perlambatan penurunan tingkat kemiskinan, dan (ii) ketimpangan yang meningkat serta masih tingginya proporsi masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu ada suatu upaya perluasan usaha pengurangan tingkat kemiskinan yang juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan hal ini, The SMERU Research Institute dengan dukungan Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melihat perlunya suatu Paket Informasi Dasar Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan (PID-PPKK) yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kerentanan melalui proses pengarusutamaan kemiskinan dan kerentanan.

Penyusunan paket informasi dasar (toolkit) ini didasarkan pada studi pustaka, wawancara dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional serta penelitian lapangan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara; dan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu penting dan inovasi-inovasi terbaru dalam usaha penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal, termasuk praktik-praktik baik dan buruk yang telah dilakukan.

Program penanggulangan kemiskinan “tradisional” dan bersasaran tetap penting, namun harus ada dukungan kebijakan dan program di bidang lain, seperti kebijakan perdagangan, pertanahan, pertanian, pelayanan publik, lingkungan dan lain sebagainya agar penanggulangan kemiskinan dan kerentanan menjadi lebih efektif. Melalui pendekatan PPKK, seluruh program dan kebijakan setiap kementerian/lembaga (K/L) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus secara eksplisit mempertimbangan dampak dan manfaat bagi kelompok miskin dan rentan. Prinsip inilah yang menjadi “jiwa” utama PPKK.

Kata kunci: paket informasi dasar (toolkit), pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan, tata kelola pemerintahan


Bagikan Postingan Ini