Jawa Barat

Program pemerintah Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang digambarkan untuk menyediakan bantuan dan dana kredit bergulir pada kelompok masyarakat miskin dan pengangguran bertujuan untuk: i) meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja sementara, dan (ii) mendanai usaha yang dapat memberikan pendapatan.

The study involved a repeat survey of 455 households that were interviewed in 1997 prior to the beginning of the krismon in the context of a major highway project. A structured interview was conducted with a household member (in most cases the husband or wife). Of the 1999 respondents, 58.2 per cent were women, compared with 58.9 per cent in 1997. The 1997 survey was carried out in the month of June, which in that year was very dry, while data collection for the present study was undertaken in April and May 1999 near the end of a prolonged wet season.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan cepat Tim Dampak Krisis SMERU terhadap tenaga kerja terdidik (Sarjana dan Sarjana Muda/D3) yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja sebagai akibat krisis ekonomi yan melanda Indonesia selama dua setengah tahun terakhir ini. Wawancara dilakukan di kota Medan, Bandung dan Makassar pada bulan Januari-Februari 2020. Responden adalah mereka yang sebelumnya bekerja di sektor perbankan dan konstruksi, serta satu sektor penting lainnya di masing-masing lokasi, baik yang sudah bekerja kembali maupun yang belum.

Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.

Atas nama Lembaga Penelitian SMERU, dengan senang hati kami hadirkan di hadapan Anda Laporan Tahunan SMERU 2006. Laporan tahunan ini cukup jelas menjadi bukti nyata sumbangsih SMERU–yang bermula dari peran aktifnya, seperti terpatri dalam sorotan program dan penelitian, hingga pencapaiannya, yang dapat diukur melalui aneka indikator. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga ini tanpa jemu terus berkiprah aktif bersama semua elemen bangsa dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kajian-kajian independen dan berkualitas tinggi.

Tahun 2008 ditandai oleh guncangan harga komoditas global yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bagi Lembaga Penelitian SMERU, keadaan ini memberikan tantangan lebih banyak. Selama delapan tahun, kita telah menyaksikan upaya tanpa henti SMERU dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menyimak kembali Laporan Tahunan SMERU 2001 dan selanjutnya, termasuk yang terkini, dengan mudah kita dapat menjajaki kemajuan, pencapaian, dan pertumbuhan SMERU.

Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU untuk Bappenas dengan dukungan dari PEG-USAID. Tujuan utama adalah untuk mengetahui pandangan pengusaha dan pekerja/buruh terhadap RUU yang sedang dibahas dan praktek hubungan industrial di Indonesia selama masa transisi. Penelitian lapangan dilakukan selama kurun waktu Oktober - Nopember 2001 di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Bandung, dan Surabaya.

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Laporan ini mendokumentasikan hasil dari uji coba sistem pemantauan kemiskinan baru yang memiliki tiga keunggulan dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi orang miskin. Pertama, sistem ini melibatkan masyarakat lokal, sehingga hasil yang didapat memanfaatkan pengetahuan lokal. Kedua, indikator kemiskinan yang dihasilkan peka terhadap kondisi kemiskinan lokal, akurat, dan tidak mudah “dimodifikasi”.