Jawa Tengah

• manifestasi kemandirian desa,
• pengakuan atas kemampuan teknokrasi desa untuk merumuskan kebutuhan pembangunan wilayahnya, dan
• alat evaluasi bagi pemerintah supradesa maupun masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, setiap desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa sejatinya digunakan sebagai acuan rencana kerja tahunan pemerintah desa dan merupakan manifestasi kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan.* Namun, desa masih menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan RPJM Desa.

• Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.
• Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
• Dibutuhkan kehadiran para pendamping program BLT-DD sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Sejak itu cakupan penerima bantuan mencapai 10 juta keluarga dengan tujuan mengurangi kemiskinan antargenerasi. Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al.