Jawa Timur

Indonesia

Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim, Kab. Kapuas, Kalteng, Kab. Barito Kuala, Kalsel

Sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar rata-rata 12%, pemerintah akan mampu menghemat dana Rp800 milyar (dari Rp44 trilyun menjadi Rp43,2 trilyun).

Standar Pelayanan di Era Desentralisasi

Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan berbagai standar ini merupakan tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah dan unit pelayanan. Di lain pihak, kehadiran Undang-Undang No.

Laporan Tahunan 2001

Lembaga penelitian SMERU berbahagia dapat menyusun Laporan Tahunan yang pertama sejak menjadi lembaga penelitian independen pada tahun 2001. Dari tahun 1998 hingga 2000, SMERU adalah suatu unit penelitian ad hoc yang dibentuk untuk melakukan kajian tentang dampak sosial dari krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat

Penelitian kualitatif ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU untuk Bappenas dengan dukungan dari PEG-USAID. Tujuan utama adalah untuk mengetahui pandangan pengusaha dan pekerja/buruh terhadap RUU yang sedang dibahas dan praktek hubungan industrial di Indonesia selama masa transisi. Penelitian lapangan dilakukan selama kurun waktu Oktober - Nopember 2001 di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Bandung, dan Surabaya.

Pendanaan Usahatani Padi Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial untuk Memperluas Kesempatan Kerja

Lokakarya dengan tema: Kebijakan Pasar Kerja dan Hubungan Industrial untuk Memperluas Kesempatan Kerja yang diadakan pada 16 September 2003, menunjukkan bahwa para peserta lokakarya sangat antusias terhadap White paper-nya Bappenas. Hal ini ditunjukkan dari kehadiran dari berbagai kalangan yang peduli terhadap kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti dinas tenaga kerja pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, para pengusaha, para pekerja dan serikat pekerja, dan pakar serta akademisi ketenagakerjaan.

Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.

Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Jawa Timur

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

Survei baseline kehadiran guru 2008 bertujuan untuk memperoleh perkiraan terbaru tingkat absensi guru di sekolah dasar (SD), mengetahui perubahannya dalam lima tahun terakhir sejak diadakannya survei pertama pada 2003, dan mengetahui pengaruh pemberian Program Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil (Bankes) terhadap tingkat absensi guru di Indonesia. Selain itu, survei ini juga menggali informasi tentang tingkat absensi murid SD dan kemampuan murid kelas IV dalam pelajaran matematika dan bahasa Indonesia.

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Magetan, Jawa Timur

Bagikan laman ini