Kalimantan Barat

Indonesia

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

Buku ini menyajikan hasil studi pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada Mei–Agustus 2008. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan proses sertifikasi, mulai dari penetapan peserta hingga pembayaran tunjangan. Studi yang dilaksanakan ketika program belum lama diterapkan tersebut, juga dimaksudkan untuk mengetahui 

Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007. Sertifikasi guru berlaku bagi guru-guru di sekolah negeri dan swasta di semua tingkat pendidikan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, mutu pembelajaran, dan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

  • Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
  • Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
  • Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
  • Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Standar Pelayanan di Era Desentralisasi

Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan berbagai standar ini merupakan tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah dan unit pelayanan. Di lain pihak, kehadiran Undang-Undang No.

Laporan Tahunan 2008

Tahun 2008 ditandai oleh guncangan harga komoditas global yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bagi Lembaga Penelitian SMERU, keadaan ini memberikan tantangan lebih banyak. Selama delapan tahun, kita telah menyaksikan upaya tanpa henti SMERU dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menyimak kembali Laporan Tahunan SMERU 2001 dan selanjutnya, termasuk yang terkini, dengan mudah kita dapat menjajaki kemajuan, pencapaian, dan pertumbuhan SMERU.

Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Propinsi Kasus di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Lombok Timur

Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa di bidang pendidikan pada tiga dekade terakhir sebelum krisis ekonomi menerpa pada tahun 1997. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan yang tajam terhadap angka buta huruf, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, serta peningkatan APK/APM pada setiap tingkatan (Jones, 1994). Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin tinggi ini telah membantu produktivitas diantara angkatan kerja.

Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kunjungan lapangan di dua propinsi tersebut dari tanggal 3 sampai dengan 28 Agustus 1999 Pengamatan terhadap pelaksanaan berbagai reformasi dan deregulasi perdagangan regional ini khususnya ditekankan pada bidang perdagangan hasil pertanian Informasi tentang proses pelaksanaan reformasi dan deregulasi daerah dikumpulkan melalui kunjungan ke beberapa instansi pemerintahan yang releVan dengan aktifitas perekonomian dan perdagangan hasil pertanian.

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kasus: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat

Sertifikasi Guru dalam Jabatan dilaksanakan Depdiknas sejak 2007 sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009.

Bagikan laman ini