Briefs

Indonesia

Seri Catatan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif untuk Orang Asli Papua

Dua puluh tahun setelah diterapkannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) No. 21 Tahun 2001, Papua dan Papua Barat masih menjadi dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan tingkat pembangunan manusia terendah di Indonesia.1 Meskipun UU Otsus sudah mengamanatkan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua (OAP), ketimpangan antara OAP dan warga masyarakat non-OAP masih muncul dalam berbagai dimensi.

Memperbaiki Ketersediaan dan Kelengkapan Data untuk Mendukung Transformasi Digital

Terdapat disharmoni pada data jaringan internet di desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Data mengenai jumlah penduduk yang belum terlayani internet di desa-desa juga belum tersedia.

Mendorong Penyusunan Kebijakan Berbasis Perspektif Anak untuk Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Jawa Barat

Indonesia perlu terus memperkuat komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk mendengarkan suara mereka dalam perumusan kebijakan. Pengukuran kesejahteraan subjektif anak merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia yang mempertimbangkan perspektif anak dalam melihat kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Pada 2017, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, dan UNICEF dalam kerja sama dengan Universitas Islam Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan Survei Kebahagiaan Anak di Jawa Barat.

Negara-Negara Selatan Global (Global South) Tumbuh dan Keluar dari Kemiskinan, Ketimpangan, dan Keeksklusifan—Apa yang Perlu Dilakukan G7

Publikasi ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.

Meningkatkan Profesionalisme Jabatan Fungsional Pranata Komputer: Menjadi Spesialis atau Generalis?

Jabatan fungsional pranata komputer (prakom) memiliki peran kunci dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Namun, studi yang dilakukan The SMERU Research Institute, GIZ, dan Blavatnik School of Government, University of Oxford (2023)  menemukan ketakseimbangan antara ketersediaan (suplai) dan kebutuhan akan prakom (permintaan), serta masih rendahnya kualitas prakom dengan belum tercapainya standar minimal tingkat pendidikan yang disyaratkan.

Pengembangan SiBakul Sebagai Ekosistem Digital UMKM yang Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginisiasi rintisan lokapasar lokal SiBakul Jogja sebagai program penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis situs web. Selain untuk mendata UMKM secara sukarela, keberadaan SiBakul sejalan dengan orientasi pelaku UMKM yang bertransaksi melalui platform digital sebagai upaya bertahan hidup pada masa pandemi COVID-19.

Menuju Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Kayong Utara

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang lumayan tinggi belum cukup untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di kabupaten ini. Skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) KKU yang relatif rendah menempatkan KKU pada peringkat ke-9 di antara 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang: Inklusivitas Rendah di Tengah Tingginya Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2011–2021, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berada di bawah capaian rata-rata nasional. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang yang lebih tinggi daripada angka nasional maupun provinsinya tidak diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan yang proporsional.

Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Perlindungan Finansial bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Publikasi ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. 

---

Dampak Peningkatan Ketimpangan terhadap Pertumbuhan dan Pengangguran di Indonesia: Bukti Berbicara

Publikasi ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris. 

---

Bagikan laman ini