SMERU Indonesia

SMERU n Monitoring the Social Crisis in Indonesia n No. 06 / June-July 1999

FROM THE FIELD Previous | Back to Table of Content | Next

Di Mana Perempuan ?
The Invisible Women

 

Why do government community development programs rarely take women’s interests into consideration? The answer can be found both in the communities themselves and in the external development agencies. In general, many men in the community still consider that women should only be involved in taking care of private matters within the household.

External development agencies such as the government and NGOs can also be blamed. At the level of design, most government development programs and many NGO programs do not give sufficient emphasis to the role of women. At the level of implementation, women do not have equal access to participate in programs, while information regarding opportunities in development programs is still monopolized by men.

Only 10% to 20% of the Kelurahan Forum personnel (staff and members of task forces) in Cibangkong, Bandung are women. This is in sharp contrast with the total number of women in the community - almost 60% of the local population. Similar conditions can also be found in the Kelurahan Forum established as part of SMERU’s Community-based Monitoring pilot project in Kelurahan Kamal Muara, North Jakarta. The pilot projects in Gangga and Sekotong, Lombok Barat, are even worse. In those two rural locations, almost 100% of the personnel in the two Kecamatan Forums are men.

In such cases, external intervention can help. SMERU’s Community-based Monitoring group decided to intervene when they were facilitating a community workshop in Kamal Muara. The workshop was organized to form the Kelurahan Forum and to elect its chairperson and staff.

Before May 13, the election of the chief of the Kelurahan Forum in Kamal Muara had already been repeated twice because it was considered unfair. Since the third meeting was crucial, the SMERU team decided to intervene within the community directly by visiting both the poorest people in the community and women, and inviting them to send representatives to the meeting. The move was to increase the degree of inclusiveness of the Kelurahan Forum in Kamal Muara. Seven newcomers came to the meeting to represent the poorest in the community. Among them, were five men and two women. Three additional women from local middle class backgrounds also came to the meeting.

SMERU’s external intervention, and the fact that many people considered the meeting crucial, led to the number of participants swelling to 54 people. Although in terms of the percentage the participation of women did not experience a significant increase, the absolute numbers almost doubled.

If invitations to join the community workshop on 13 May had been left totally in the hands of workshop organizers from the community, most of whom were men, the number of female participants would not have increased from 5 to 9. However, there is not much to be proud of. Only 9 out of 54 participants were women, and these women did not participate fully in the workshop. During the 13 May meeting, the floor nominated a female university student as one of the four candidates for the chair. But this was just a token gesture since she did not gain even a single vote. However, she was then appointed as the secretary of the Forum, and has been actively contributing to its day-to-day operations. This example shows that it is definitely necessary to set a certain quota for women’s participation in community development projects. Such measures have already been put in place in some other programs including the Kecamatan Development Program. n DJ, AI

Mengapa program-program pemerintah dalam pengembangan masyarakat jarang yang serius memperhatikan kepentingan perempuan? Jawabannya dapat digali dari dalam masyarakat sendiri, dan dari lembaga-lembaga pembangunan eksternal. Pada umumnya, kaum laki-laki dalam masyarakat masih banyak yang berpikir bahwa perempuan sebaiknya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Ada anggapan bahwa lingkup gerak perempuan lebih bersifat pribadi di dalam rumah.

Lembaga-lembaga pembangunan eksternal juga ikut bertanggung jawab. Pada tingkat pembuatan desain, kebanyakan program pembangunan pemerintah dan banyak program LSM tidak mengikutsertakan peran perempuan secara maksimal. Pada tingkat pelaksanaan, perempuan tidak memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam program. Sementara itu, informasi tentang peluang dalam program pembangunan dimonopoli kaum laki-laki.

Hanya sekitar 10% sampai 20% dari pengurus Forum Kelurahan dan anggota gugus tugas di Cibangkong, Bandung adalah perempuan. Hal itu bertentangan dengan jumlah perempuan dalam masyarakat tersebut yang hampir 60% dari total polulasi lokal. Keadaan serupa juga ditemui di Kelurahan Forum di Kamal Muara, Jakarta Utara, yang pembentukannya difasilitasi oleh Tim Pemantauan Swadaya Masyarakat SMERU. Uji coba Pemantauan Swadaya Masyarakat di Kecamatan Gangga dan Sekotong, Lombok Barat bahkan lebih memprihatinkan lagi. Di dua Forum Kecamatan itu, hampir seluruh staf dan anggota gugus tugasnya laki-laki.

Pada beberapa kasus, intervensi dari luar dapat membantu. Tim Pemantauan Swadaya Masyarakat dari SMERU memutuskan untuk melakukan intervensi tersebut ketika sedang memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya warga Kamal Muara dalam rangka pembentukan Forum Kelurahan dan pemilihan ketua serta pengurus.

Sebelum pertemuan tanggal 13 Mei 1999 pemilihan Ketua Forum Kelurahan Kamal Muara telah diulang sampai dua kali karena dianggap tidak jurdil. Karena pertemuan ketiga untuk memilih ketua ini sangat penting, tim Pemantauan Swadaya Masyarakat SMERU memutuskan untuk melakukan intervensi, salah satunya adalah dengan cara mengunjungi kaum yang paling miskin di pedesaan dan kalangan perempuan, dan meminta mereka untuk mengirim wakil ke lokakarya warga. Intervensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan Forum Kelurahan di Kamal Muara. Di antara mereka, lima orang adalah laki-laki dan dua perempuan. Tiga perempuan pendatang baru dari golongan menengah juga hadir dalam pertemuan.

Intervensi yang dilakukan oleh SMERU, dan pentingnya pemilihan ketua yang ketiga ini membuat jumlah peserta lokakarya meningkat menjadi 54 orang. Meskipun jumlah peserta perempuan secara relatif tidak mengalami kenaikan yang berarti, tapi secara absolut terjadi kenaikan yang hampir mencapai 100%.

Intervensi yang dilakukan SMERU, dan kenyataan bahwa banyak orang berpendapat bahwa pertemuan tersebut penting, telah menambah jumlah peserta menjadi 54 orang. Walaupun secara presentase partisipasi perempuan tidak meningkat, namun jumlah total hampir dua kalinya.

Jika undangan peserta lokakarya tersebut seluruhnya diserahkan kepada panitia pelaksana lokakarya yang sebagian besar laki-laki, maka jumlah peserta perempuan tidak akan meningkat dari 5 ke 9. Meskipun demikian, bukan berarti kami bisa menepuk dada. Apa yang bisa dibanggakan, kalau dari 54 peserta lokakarya hanya ada 9 perempuan yang hadir? Dan merekapun tidak menunjukkan partisipasi penuh. Selama pertemuan tanggal 13 Mei, peserta mengusulkan seorang mahasiswi menjadi salah satu calon dari 4 calon untuk memimpin. Tetapi pencalonan ini hanya sia-sia, karena ternyata ia tidak mendapatkan satu suarapun. Meskipun demikian, ia kemudian dipilih menjadi sekretaris forum, dan secara aktif terus memberikan kontribusi. Contoh ini mencerminkan perlunya membuat kuota peserta perempuan dalam proyek pengembangan komunitas. Beberapa aturan telah diterapkan pada program lainnya termasuk Program Pengembangan Kecamatan. n DJ, AI

 

Previous | Back to Table of Content | Next