Tahun Kedua Pandemi COVID-19: Pelajaran Apa yang Kita Dapat?

The SMERU Research Institute (SMERU), sebagai lembaga penelitian yang berfokus pada kajian isu sosial-ekonomi, berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait dampak pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. SMERU juga mengkaji efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah di sektor perlindungan sosial dan pendidikan selama pandemi. Studi ini dilakukan pada tingkat nasional dan daerah dalam periode 2020–2021.

Situasi Kemiskinan Selama Pandemi

  • Jumlah kasus harian COVID-19 Indonesia terus meningkat sepanjang 2020 hingga awal 2021 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial. 
  • Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi.
  • Tingkat kemiskinan Indonesia sedikit turun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021, tetapi angka ini masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi (9,22% pada September 2019). 
  • Rumah tangga menerapkan coping mechanism dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain dengan menjual barang atau mengurangi pengeluaran.
  • Program bantuan sosial dapat mengurangi beban rumah tangga selama krisis akibat pandemi COVID-19.

 

Peneliti SMERU sebagai Pembicara dalam Dialog Nasional "Keberlanjutan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di Masa COVID-19"

Peneliti Senior SMERU, Ana Rosida Tamyis, menjadi pembicara pada sesi Presentasi Hasil “Laporan Pemetaan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di Indonesia” oleh UNDP Indonesia, yang merupakan bagian dari acara Youth Co:Lab National Dialogue 2021: “Keberlanjutan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda di Masa COVID-19”. Acara ini diselenggarakan secara daring pada 20 Mei 2021.

Belajar dari rumah yang tidak efektif selama pandemi berpotensi hapus bonus demografi

Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami puncak masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (anak dan lansia).

Pada 2035, penduduk usia produktif akan mencapai 64% dari seluruh penduduk yang jumlahnya 297 juta jiwa.

Namun, pelaksanaan belajar dari rumah di Indonesia yang tidak efektif selama pandemi COVID-19 dapat menghapus peluang untuk mendapatkan manfaat dari bonus itu. Murid sekolah yang saat ini menjalani pembelajaran dari rumah pada sekitar tahun 2035 nanti akan memasuki dunia kerja.

Syaikhu Usman, Senior Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Tiga Dampak Buruk Aturan Kontrak Kerja Sampai Lima Tahun bagi Karyawan

Muhammad Adi Rahman, SMERU Research Institute dan Sylvia Andriyani Kusumandari, SMERU Research Institute

Baru-baru ini Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru saja mendatangani aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur tentang karyawan yang bisa dikontrak paling lama lima tahun dari sebelumnya maksimal tiga tahun.

Aturan tersebut menimbulkan reaksi berbeda di kalangan pengusaha dan pekerja.

Bagi pengusaha, situasi yang masih penuh ketidakpastian di tengah-tengah pandemi, peraturan tersebut dapat mengakomodasi fleksibilitas di dunia usaha, termasuk juga fleksibilitas terkait hubungan ketenagakerjaan. Hal tersebut akan membantu menciptakan ekosistem yang sesuai bagi perusahaan untuk bisa pulih dari krisis yang dialami saat ini, sesuatu yang diharapkan pemerintah ketika mengeluarkan UU Cipta Kerja kontroversial tersebut.

Namun bagi karyawan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Muhammad Adi Rahman, Researcher, SMERU Research Institute dan Sylvia Andriyani Kusumandari, Junior Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Sudut Ekonomi

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi/kesejahteraan sebagian masyarakat sangat nyata. Namun, ketahanan dan pertahanan mereka terhadap gerusan pandemi ini tentu ada batasnya. Para responden adalah orang-orang yang segera terdampak pandemi. Di luar kelompok ini, masih ada banyak kelompok masyarakat lain yang lambat laun sepertinya juga akan mengalami dampak yang sama, atau mungkin lebih parah.

Mengingat bahwa kesulitan ekonomi yang mereka hadapi bersumber dari pandemi COVID-19, seharusnya persoalan akan berakhir jika pandemi berakhir. Ya, memang sesederhana itu persoalannya. Namun, apakah ini realistis?

Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan, Oktober 2020

Pada Oktober 2020, SMERU kembali menjadi tuan rumah FKP untuk 4 (empat) seminar dengan 4 (empat) topik berbeda yang akan diselenggarakan setiap minggu dengan format webinar. Keempat topik tersebut adalah (i) Memutus Mata Rantai Kemiskinan: Kemiskinan Antargenerasi dan Evaluasi Dampak PKH, (ii) Beyond Stunting: New Problems and Challenges to Improve Food Security and Nutrition in Indonesia, (iii) Membedah Sistem Perekrutan dan Pengembangan Guru: Tantangan dan Strategi Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, dan (iv) Mengurai Tantangan Anak Muda untuk menjadi Pengusaha.

Athia Yumna sebagai Pembahas dalam Webinar "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah Merebaknya Pandemi COVID-19"

Wakil Direktur SMERU Bidang Penelitian dan Penjangkauan Athia Yumna menjadi salah satu pembahas dalam acara webinar bertajuk "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah Merebaknya Pandemi COVID-19". Dalam webinar yang diselenggarakan oleh UNDP Indonesia bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal tersebut, Athia memberi paparan tentang "Tantangan dan Solusi dari Implementasi Program Perlindungan Sosial di Indonesia".

Ketakpastian Penyelenggaraan PSBB dalam Penanganan COVID-19

Sorotan

  • Penyerahan pelaksanaan kebijakan PSBB kepada daerah tidak sesuai dengan konsep desentralisasi yang sejatinya hanya membagi kewenangan, bukan memisahkan kekuasaan pusat dan daerah.
  • Disharmoni kebijakan mewarnai pelaksanaan PSBB akibat perbedaan kepentingan antardaerah maupun antara pusat dan daerah.
  • Disharmoni kebijakan tidak bisa ditengahi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengatasinya.

Halaman