Tiga Dampak Buruk Aturan Kontrak Kerja Sampai Lima Tahun bagi Karyawan

Muhammad Adi Rahman, SMERU Research Institute dan Sylvia Andriyani Kusumandari, SMERU Research Institute

Baru-baru ini Presiden Joko “Jokowi” Widodo baru saja mendatangani aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur tentang karyawan yang bisa dikontrak paling lama lima tahun dari sebelumnya maksimal tiga tahun.

Aturan tersebut menimbulkan reaksi berbeda di kalangan pengusaha dan pekerja.

Bagi pengusaha, situasi yang masih penuh ketidakpastian di tengah-tengah pandemi, peraturan tersebut dapat mengakomodasi fleksibilitas di dunia usaha, termasuk juga fleksibilitas terkait hubungan ketenagakerjaan. Hal tersebut akan membantu menciptakan ekosistem yang sesuai bagi perusahaan untuk bisa pulih dari krisis yang dialami saat ini, sesuatu yang diharapkan pemerintah ketika mengeluarkan UU Cipta Kerja kontroversial tersebut.

Namun bagi karyawan, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Muhammad Adi Rahman, Researcher, SMERU Research Institute dan Sylvia Andriyani Kusumandari, Junior Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Bertahan di Tengah Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Sudut Ekonomi

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi/kesejahteraan sebagian masyarakat sangat nyata. Namun, ketahanan dan pertahanan mereka terhadap gerusan pandemi ini tentu ada batasnya. Para responden adalah orang-orang yang segera terdampak pandemi. Di luar kelompok ini, masih ada banyak kelompok masyarakat lain yang lambat laun sepertinya juga akan mengalami dampak yang sama, atau mungkin lebih parah.

Mengingat bahwa kesulitan ekonomi yang mereka hadapi bersumber dari pandemi COVID-19, seharusnya persoalan akan berakhir jika pandemi berakhir. Ya, memang sesederhana itu persoalannya. Namun, apakah ini realistis?

Athia Yumna sebagai Pembahas dalam Webinar "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah Merebaknya Pandemi COVID-19"

Wakil Direktur SMERU Bidang Penelitian dan Penjangkauan Athia Yumna menjadi salah satu pembahas dalam acara webinar bertajuk "Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah Merebaknya Pandemi COVID-19". Dalam webinar yang diselenggarakan oleh UNDP Indonesia bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal tersebut, Athia memberi paparan tentang "Tantangan dan Solusi dari Implementasi Program Perlindungan Sosial di Indonesia".

Ketakpastian Penyelenggaraan PSBB dalam Penanganan COVID-19

Sorotan

  • Penyerahan pelaksanaan kebijakan PSBB kepada daerah tidak sesuai dengan konsep desentralisasi yang sejatinya hanya membagi kewenangan, bukan memisahkan kekuasaan pusat dan daerah.
  • Disharmoni kebijakan mewarnai pelaksanaan PSBB akibat perbedaan kepentingan antardaerah maupun antara pusat dan daerah.
  • Disharmoni kebijakan tidak bisa ditengahi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengatasinya.

Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

Sorotan

  • Krisis sosial-ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di Indonesia perlu diperbaiki khususnya untuk merespons krisis akibat bencana nonalam.
  • Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pendataan penerima dan penyaluran bantuan sosial menjadi akar semua permasalahan yang belum bisa ditangani secara holistis oleh Pemerintah Pusat.
  • Diperlukan aktor yang mampu dan berwenang mengoordinasikan sistem bantuan sosial secara khusus untuk merespons krisis ekonomi yang dipicu bencana nonalam, seperti pandemi.

Menimbang Risiko, Membangun Rasa Aman di Tengah Pandemi

Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pemerintah hingga tiga bulan sesudahnya, persepsi masyarakat mengenai risiko COVID-19 berubah-ubah.

Kondisi di empat komunitas dalam artikel ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang risiko dalam wujud kepatuhan masyarakat tidak bisa lepas dari faktor sosial-budaya, serta faktor respons kebijakan dan penanganan COVID-19.

Mengingat bahwa faktor risiko yang dihadapi tiap orang dan kelompok tidak sama, begitu pula respons kepatuhan masyarakat yang bervariasi, maka mengomunikasikan risiko COVID-19 kepada berbagai kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan segera.

Liku-Liku Peningkatan Kapasitas Pengetesan COVID-19 dengan Metode PCR

Berdasarkan penelusuran berita media massa sepanjang Januari–Juni 2020, penyebab permasalahan kekurangsiapan pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19 adalah kurangnya jumlah petugas laboratorium dan alat pengetesan untuk metode polymerase chain reaction (PCR). Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah dan tidak efektif menunjukkan kekurangsiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, juga antara pemerintah dan sektor swasta, perlu diprioritaskan guna melancarkan pengetesan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pendataan terpadu yang selalu diperbarui agar persebaran kebutuhan akan analis dan perlengkapan laboratorium dapat terus dipantau.

Daftar Responden Penerima Tanda Penghargaan Survei Daring Studi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

The SMERU Research Institute telah melaksanakan survei daring terkait PJJ pada periode 15 April s.d. 10 Mei 2020. Survei daring tersebut telah diikuti oleh sekitar 490 responden. Kami telah memilih secara acak 10 orang yang beruntung untuk mendapatkan tanda penghargaan sebesar Rp500.000 per orang. Berikut adalah nama-nama responden terpilih.

Halaman