Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Endline

Palmira Permata Bachtiar, Asep Kurniawan, Gema Satria Mayang Sedyadi, Rendy Adriyan Diningrat, Ruhmaniyati
Pengembangan Penghidupan & Pembangunan Masyarakat, Tata Kelola, Kelembagaan, dan Desentralisasi, Kemiskinan & Ketimpangan, Pembangunan Perkotaan & Perdesaan
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jambi
Laporan Penelitian, May, 2019, Final
Unduh


ABSTRAK

Laporan studi endline ini merangkum keseluruhan kegiatan studi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa selama kurang lebih tiga tahun di sepuluh desa dan lima kabupaten, yakni Ngada, Wonogiri, Banyumas, Batanghari, dan Merangin. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, studi ini menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu (i) sejauh mana eksistensi institusi lokal (seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau lembaga adat) dan aktivis desa berkontribusi dalam implementasi UU Desa; (ii) sejauh mana prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan selama implementasi UU Desa; dan (iii) sejauh mana implementasi UU Desa mendorong pemerintah desa (pemdes) untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan UU Desa telah memperkuat posisi dan kapasitas pemdes. Namun, peningkatan ini belum diikuti dengan peningkatan kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Sebagai akibatnya, sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) belum berjalan. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sudah diterapkan. Ada peningkatan jumlah warga yang berpartisipasi dalam musyawarah. Namun, kualitas partisipasi belum meningkat karena musyawarah masih didominasi oleh kelompok elite desa. Pemdes pun sudah melakukan upaya transparansi melalui berbagai media. Namun, upaya tersebut belum efektif memberikan pemahaman kepada warga. Pemdes juga makin mampu mengelola administrasi keuangan. Pengawasan oleh pemerintah supradesa yang makin ketat memicu pemdes untuk terus mengutamakan akuntabilitas ke atas. Namun, penguatan akuntabilitas ke atas belum diiringi dengan penguatan akuntabilitas ke bawah. Studi ini juga menemukan bahwa adanya Dana Desa memungkinkan pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pemdes juga telah membuka lebih banyak wadah untuk menjaring usulan masyarakat, dari tingkat subdesa hingga tingkat desa. Namun, pemanfaatan wadah ini oleh warga marginal masih terbatas. Secara umum, perubahan positif yang terjadi selama implementasi UU Desa baru pada tataran kuantitas. Masih diperlukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas implementasi UU Desa.

Kata kunci: UU Desa, tata kelola desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat


Bagikan Postingan Ini