Jawa Barat

Indonesia

Studi Baseline Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggung Jawab Penelitian:
Sudarno Sumarto

Koordinator Penelitian:
Sri Kusumastuti Rahayu

Penasihat Penelitian:
Asep Suryahadi

Peneliti Inti dan Koordinator Lapangan:
Sri Kusumastuti Rahayu
Nina Toyamah
Stella Aleida Hutagalung
Meuthia Rosfadhila
Muhammad Syukri
Adri Amiruddin

Peneliti Lapangan:

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

Survei baseline kehadiran guru 2008 bertujuan untuk memperoleh perkiraan terbaru tingkat absensi guru di sekolah dasar (SD), mengetahui perubahannya dalam lima tahun terakhir sejak diadakannya survei pertama pada 2003, dan mengetahui pengaruh pemberian Program Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil (Bankes) terhadap tingkat absensi guru di Indonesia. Selain itu, survei ini juga menggali informasi tentang tingkat absensi murid SD dan kemampuan murid kelas IV dalam pelajaran matematika dan bahasa Indonesia.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat

Sertifikasi Guru dalam Jabatan dilaksanakan Depdiknas sejak 2007 sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat

Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan upah minimum regional (UMR) di tingkat perusahaan. Masalah-masalah yang ingin diketahui antara lain: (i) bagaimana kebijakan UMR diterapkan di perusahaan: (ii) apa kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan UMR, (iii) apa upaya perusahaan guna mengimplementasikan kebijakan UMR, (iv) dampak kebijakan UMR terhadap permintaan tenaga kerja di tingkat perusahaan, dan (v) dampak krisis bagi perusahaan dan penerapan UMR.

Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009.

Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang

Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya dan Makassar)

Guna mengetahui keberadaan upaya penguatan usaha mikro, Lembaga Penelitian SMERU bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan melakukan pemetaan upaya penguatan usaha mikro yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga di tingkat pusat selama pada periode tahun 1997 – 2003. Disamping itu, guna memahami keberadaan upaya di lapangan, maka dilakukan penelitian lapangan pada tanggal 29 September–12 Oktober 2003 secara serentak di 6 (enam) kabupaten/kota. Laporan ini menyajikan temuan dari penelitian lapangan tersebut. 

Ketika Guru Absen: Kemana Mereka dan Bagaimana Murid?

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Kertas kerja ini membahas perubahan alokasi anggaran di bidang pendidikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah serta potensi implikasinya terhadap kondisi pelayanan pendidikan dasar. Hasil survei SMERU bekerja sama dengan Bank Dunia tentang pelayanan pendidikan dasar pada tahun 2002 di lima kabupaten dan lima kota sampel serta beberapa hasil penelitian SMERU lainnya melengkapi analisis dalam laporan ini.

Bagikan laman ini