Jawa Tengah

Pemerhati masalah perempuan dan gender beranggapan bahwa kajian-kajian kemiskinan tidak memberi perhatian memadai terhadap dimensi gender dalam kemiskinan.

Untuk mengurangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin dan rentan, melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagaimana juga program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan SLT di lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.

Hasil studi SMERU pada 2011 tentang kemiskinan spasial perkotaan serta hubungan antara perencanaan tata ruang kota dan upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dan Kota Makassar menunjukkan bahwa pemahaman para pemangku kepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengenai hubungan antara unsur perencanaan spasial dan upaya penanggulangan kemiskinan masih terbatas.

Laporan ini ditulis berdasarkan observasi sepintas (quick observation) yang dilakukan pada 22 September sampai 1 Oktober 1998 di kabupaten-kabupaten yang berlokasi pada jalur selatan dan jalur utara Pulau Jawa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

SMERU telah menurunkan Tim Peneliti Lapangan Dampak Krisis untuk memantau dan mempelajari pelaksanaan serta perkembangan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) BULOG, yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diluncurkan sebagai jawaban atas krisis yang berlangsung di Indonesia. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai pertengahan Nopember 1998, dengan mengunjungi 21 kelurahan dan 19 desa di 5 propinsi yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Sumatera Selatan.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Dengan senang hati, kami menerbitkan Laporan Tahunan SMERU 2005. Tahun ini merupakan tahun penuh tantangan, tetapi SMERU berhasil mewujudkan misinya secara efektif dengan dampak yang signifikan pada proses pengambilan kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan skema pembiayaan kesehatan yang berbasis lokal dengan tetap didasarkan atas prinsip-prinsip asuransi/jaminan kesehatan. Skema ini umumnya dikenal dengan sebutan JPK-Gakin, yang merupakan skema pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan umum, termasuk layanan kesehatan primer dan sekunder.

Laporan ini mendokumentasikan hasil dari uji coba sistem pemantauan kemiskinan baru yang memiliki tiga keunggulan dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi orang miskin. Pertama, sistem ini melibatkan masyarakat lokal, sehingga hasil yang didapat memanfaatkan pengetahuan lokal. Kedua, indikator kemiskinan yang dihasilkan peka terhadap kondisi kemiskinan lokal, akurat, dan tidak mudah “dimodifikasi”.