Kalimantan Barat

Indonesia

Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 1: Akses Perempuan Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial

Dengan mempelajari akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Kubu Raya, Pangkajene dan Kepulauan, serta Timor Tengah Selatan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan yang terjadi pada akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial. Program JKN-KIS mendapat perhatian tersendiri dalam laporan ini dibandingkan dengan program perlindungan sosial lainnya dari pemerintah.

Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 5: Pengurangan Kekerasan terhadap Perempuan

Dengan mempelajari upaya-upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan) pada 2014 dan 2017, studi ini berupaya menangkap perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tiga tahun terakhir.

Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU. Dengan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima kabupaten di Indonesia (Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan), studi ini mendapatkan pemahaman mendalam terkait dampak perubahan kebijakan subsidi BBM terhadap dinamika penghidupan perempuan pada tema-tema penghidupan terkait.

Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan mempelajari kehidupan perempuan miskin pada lima tema, yaitu akses terhadap perlindungan sosial, pekerjaan, perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi ibu, dan kekerasan terhadap perempuan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).

 

PENELITIAN

KAMI

 

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada aspek-aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU (akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial, akses perempuan pada pekerj

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat

Buku ini menyajikan hasil studi pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada Mei–Agustus 2008. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan proses sertifikasi, mulai dari penetapan peserta hingga pembayaran tunjangan. Studi yang dilaksanakan ketika program belum lama diterapkan tersebut, juga dimaksudkan untuk mengetahui 

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

Buku ini menyajikan hasil studi pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada Mei–Agustus 2008. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan proses sertifikasi, mulai dari penetapan peserta hingga pembayaran tunjangan. Studi yang dilaksanakan ketika program belum lama diterapkan tersebut, juga dimaksudkan untuk mengetahui 

Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007

Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007. Sertifikasi guru berlaku bagi guru-guru di sekolah negeri dan swasta di semua tingkat pendidikan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, mutu pembelajaran, dan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

  • Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
  • Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
  • Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
  • Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Standar Pelayanan di Era Desentralisasi

Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan berbagai standar ini merupakan tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah dan unit pelayanan. Di lain pihak, kehadiran Undang-Undang No.

Bagikan laman ini