Kalimantan Barat

Indonesia

Laporan Tahunan 2008

Tahun 2008 ditandai oleh guncangan harga komoditas global yang berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. Bagi Lembaga Penelitian SMERU, keadaan ini memberikan tantangan lebih banyak. Selama delapan tahun, kita telah menyaksikan upaya tanpa henti SMERU dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Menyimak kembali Laporan Tahunan SMERU 2001 dan selanjutnya, termasuk yang terkini, dengan mudah kita dapat menjajaki kemajuan, pencapaian, dan pertumbuhan SMERU.

Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Propinsi Kasus di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Lombok Timur

Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa di bidang pendidikan pada tiga dekade terakhir sebelum krisis ekonomi menerpa pada tahun 1997. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan yang tajam terhadap angka buta huruf, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, serta peningkatan APK/APM pada setiap tingkatan (Jones, 1994). Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin tinggi ini telah membantu produktivitas diantara angkatan kerja.

Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kunjungan lapangan di dua propinsi tersebut dari tanggal 3 sampai dengan 28 Agustus 1999 Pengamatan terhadap pelaksanaan berbagai reformasi dan deregulasi perdagangan regional ini khususnya ditekankan pada bidang perdagangan hasil pertanian Informasi tentang proses pelaksanaan reformasi dan deregulasi daerah dikumpulkan melalui kunjungan ke beberapa instansi pemerintahan yang releVan dengan aktifitas perekonomian dan perdagangan hasil pertanian.

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kasus: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat

Sertifikasi Guru dalam Jabatan dilaksanakan Depdiknas sejak 2007 sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

AKSES TERHADAP KEADILAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI INDONESIA Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

TIM PENELITI

SMERU:
Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati, Athia Yumna

PEKKA:
Nani Zulminarni, Romlawati, Mien Rianingsih, Fitria Villa Sahara, Kodar Tri Wusananingsih, Adi Nugroho

IALDF (didukung oleh Australian Agency for International Development):
Cate Sumner

Family Court of Australia:
Leisha Lister

Penerapan Standar Pelayanan di Kota Singkawang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Probolinggo: Pembelajaran dari Program Kinerja-USAID

Studi ini dilakukan di Kota Singkawang, Kabupaten Lutra, dan Kota Probolinggo yang mendapat pendampingan Standar Pelayanan – baik Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) – oleh Kinerja.

Bagikan laman ini