Nusa Tenggara Barat

Survei baseline kehadiran guru 2008 bertujuan untuk memperoleh perkiraan terbaru tingkat absensi guru di sekolah dasar (SD), mengetahui perubahannya dalam lima tahun terakhir sejak diadakannya survei pertama pada 2003, dan mengetahui pengaruh pemberian Program Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil (Bankes) terhadap tingkat absensi guru di Indonesia. Selain itu, survei ini juga menggali informasi tentang tingkat absensi murid SD dan kemampuan murid kelas IV dalam pelajaran matematika dan bahasa Indonesia.

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan suatu basis data terpadu untuk berbagai program perlindungan sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Kertas kerja ini membahas sejumlah faktor penentu kinerja murid berdasarkan tes matematik dan dikte terhadap murid Kelas 4 sekolah dasar di Indonesia. Kami menggunakan dataset informasi murid dan sekolah yang unik, yang dikumpulkan dalam suatu survei nasional yang representatif di 110 sekolah umum di 8 provinsi yang dilakukan pada tahun 2003.

Bersamaan dengan kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013, pemerintah meluncurkan beberapa program kompensasi, antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mengakses program ini, ruta sasaran mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan juga untuk mengakses Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BLSM memberikan bantuan tunai Rp150.000 per bulan selama empat bulan kepada 15,5 juta rumah tangga (ruta) miskin dan rentan. Pencairan BLSM berlangsung pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 melalui PT. Pos Indonesia.

Pada 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai payung bagi program pemberdayaan pemerintah. Payung program ini diperlukan karena berbagai program pemberdayaan yang ada sebelumnya dinilai tidak terkoordinasi dengan baik. Sejak saat itu, popularitas program pemberdayaan meningkat sehingga mendorong berbagai pihak untuk membuat program pemberdayaan versi masing-masing. Hingga 2012, program pemberdayaan di bawah bendera PNPM-Mandiri saja sudah berjumlah 13 program.