Sulawesi Selatan

Indonesia

Hasil Pengamatan Lapangan Cepat Tim SMERU: Krisis Ekonomi dan Tenaga Kerja ter-PHK Lulusan Universitas/Akademi: Adaptasi Terhadap Realitas Pasar Kerja Baru

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan cepat Tim Dampak Krisis SMERU terhadap tenaga kerja terdidik (Sarjana dan Sarjana Muda/D3) yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja sebagai akibat krisis ekonomi yan melanda Indonesia selama dua setengah tahun terakhir ini. Wawancara dilakukan di kota Medan, Bandung dan Makassar pada bulan Januari-Februari 2020. Responden adalah mereka yang sebelumnya bekerja di sektor perbankan dan konstruksi, serta satu sektor penting lainnya di masing-masing lokasi, baik yang sudah bekerja kembali maupun yang belum.

Standar Pelayanan di Era Desentralisasi

Desentralisasi ditandai dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mengenai standar pelayanan. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi lebih terukur. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan mengenai standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam penerapannya sesuai kapasitas, pemenuhan berbagai standar ini merupakan tantangan besar bagi setiap pemerintah daerah dan unit pelayanan. Di lain pihak, kehadiran Undang-Undang No.

Pendanaan Usahatani Padi Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Selama ini program kredit usahatani, khususnya padi dan palawija, telah mengalami beberapa kali perubahan kebijakan. Setelah terjadinya tunggakan yang tinggi pada kredit Bimas/Inmas akibat puso pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan program KUT yang menggunakan pendekatan kelompok.

Menilai Otda dari Kemajuan Pelayanan Publik

Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat?

Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Pola Mana yang Paling Tepat? telah menghasilkan pokok-pokok pikiran dan masukan-masukan dari daerah dalam perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan. Pokok-pokok pikiran tersebut didasari atas pengalaman penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut mendapatkan bantuan dari lembaga donor dan melibatkan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat.

Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah, Kasus: Sulawesi Selatan

Survei Baseline Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil

TIM PENELITI

Koordinator Penelitian:
Nina Toyamah

Peneliti Inti dan Koordinator Lapangan:
Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Meuthia Rosfadhila, Silvia Devina, Sirojuddin Arif, Stella Aleida Hutagalung,
Lisna Sulinar Sari, Andriani, Upik Sabainingrum, Nur Aini

 

Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya dan Makassar)

Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan

Tim Peneliti

Koordinator: Hastuti

Penasehat: Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Sri Kusumastuti Rahayu

Peneliti Lapangan:

Lembaga Penelitian SMERU
Bambang Soelaksono, Vita Febriani, Daniel Perwira, Akhmadi, Wawan Munawar, Rizki Fillaili, Rima Prama Artha

Peneliti Regional
Luluk Kholisoh Nurona, Musriyadi Nabiu, Sunarto Darsono, Dani Kadarusma

Ketika Guru Absen: Kemana Mereka dan Bagaimana Murid?

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Bagikan laman ini