Penelitian tentang anak yang berpusat pada anak dan didasarkan pada perspektif mereka merupakan salah satu upaya mengangkat suara anak dengan metode yang lebih ilmiah, representatif, dan partisipatoris dalam rangka memberikan rekomendasi untuk mempertajam program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

SMERU telah menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk 8 poster dan 3 infografik yang dapat diunduh.

Indonesia berkomitmen untuk merealisasikan hak-hak anak secara adil. Pada 2017, Indonesia telah mengukur situasi TPB terkait anak yang hasilnya dituangkan dalam laporan berjudul “SDG Baseline Report on Children in Indonesia”

Namun, seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga terkena dampak pandemi COVID-19 selama beberapa tahun terakhir. Kini, Indonesia mempunyai waktu kurang dari 10 untuk mencapai semua indikator TPB pada 2030. Oleh karena itu, Indonesia perlu memantau kemajuan TPB terkait anak secara sistematis.

Lalu, bagaimana Indonesia mengejar perbaikan untuk mencapai indikator TPB terkait anak?

Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada 2011. Setelah itu, pemerintah mengubah UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan menyusun Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) serta Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2020–2024.

Namun, pemahaman mengenai situasi anak dengan disabilitas di Indonesia saat ini masih sangat terbatas.

Bagaimana situasi anak dengan disabilitas di Indonesia saat ini?

Mendefinisikan ‘anak hidup sejahtera’ tidak cukup dengan hanya menggunakan pandangan kita akan kebaikan anak. Kita, terutama pengambil keputusan, juga perlu mendengar dan merasakan apa yang diharapkan oleh anak.

Indeks Kesejahteraan Anak menggabungkan aspek yang terlihat pada anak (objektif) serta perasaan dan pendapat yang disampaikan anak (subjektif) untuk mengukur kesejahteraan mereka.

Kota/kabupaten di Jawa Barat mana saja yang memiliki capaian tertinggi dan terendah menurut Indeks Kesejahteraan Anak?

Studi lanjutan yang dilakukan The SMERU Research Institute, UNICEF, dan Kementerian PPN/Bappenas berupaya memperkenalkan SKA sebagai pijakan dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak secara Holistik.

Studi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuat kebijakan tentang kesejahteraan anak dari perspektif anak, serta memperkenalkan konsep kesejahteraan subjektif anak untuk diintegrasikan dalam perencanaan program dan pembangunan di Jawa Barat.

Sejauh apa pembuat kebijakan sadar akan pentingnya kesejahteraan dari perspektif anak?

Sebelum pandemi COVID-19, berbagai program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun demikian, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas bagi daerah tertinggal dan/atau wilayah perdesaan.

Bagaimana anak-anak melihat kemiskinan?

Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa anak dari keluarga prasejahtera lebih rentan mengalami konsekuensi negatif akibat kemiskinan dibandingkan dengan anak dari keluarga sejahtera. Studi ini bertujuan menganalisis kemiskinan anak secara moneter.

Bagaimana tren kemiskinan anak sejak sebelum pandemi di Indonesia?

Hasil Survei Kebahagiaan Anak yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, BPS, UNISBA, dan UNICEF pada 2017 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak merasa tidak bahagia.

Lebih dari 22.000 anak berusia 8, 10, dan 12 tahun di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat berpartisipasi dalam survei ini. Mereka adalah siswa sekolah dasar kelas 2, 4, dan 6.

Survei Kebahagiaan Anak ini merupakan bagian dari survei global di 35 negara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebahagiaan anak.

41% anak sekolah di Indonesia mengalami perundungan dalam segala bentuk (OECD, 2019). Angka kekerasan terhadap anak di Jawa Barat mengalami peningkatan selama 2017–2021. Pada 2021, terdapat sekitar 1.068 laporan kekerasan terhadap anak. Sebanyak 16,1% anak bahkan pernah mengalami perundungan fisik (UNESCO, 2018).

Terdapat banyak dampak negatif bagi anak yang dirundung. Anak yang menjadi korban perundungan 2,91 kali lebih mungkin merasa kesepian. Mereka juga 2,93 kali lebih mungkin bolos sekolah. Bahkan, mereka 3,23 kali lebih memiliki pikiran untuk bunuh diri (suicidal ideation).

Upaya mendengarkan suara anak penting agar anak-anak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka, serta membuat mereka merasa dihargai dan dihormati.

Namun, masih ada 10% anak yang merasa tidak didengarkan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. SMERU (2023) juga menemukan bahwa masukan dari anak-anak sering kali tidak didengar atau ditindaklanjuti.

Indonesia perlu terus memperkuat komitmennya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk mendengarkan suara mereka dalam perumusan kebijakan. Pengukuran kesejahteraan subjektif anak merupakan istilah dan konsep baru di Indonesia yang mempertimbangkan perspektif anak dalam melihat kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Penelitian SMERU menemukan bahwa pendapat dan aspirasi anak sering kali tidak didengarkan dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Apa saja rekomendasi SMERU untuk Pemprov Jabar agar bisa menyusun kebijakan berbasis perspektif anak?

Setiap anak berhak memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun, seperti apa kesejahteraan menurut pandangan anak? Samakah dengan definisi kesejahteraan versi orang dewasa?

Anak memiliki pandangan dan penilaian sendiri tentang kehidupan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka. Studi SMERU menemukan suara dan pendapat anak jarang didengar oleh orang dewasa dan belum diperhitungkan dalam perumusan kebijakan.