.

Artikel ini dimuat ulang dari The Conversation Indonesia.

.
 

Untuk mengelola urbanisasi, para perencana kota sering kali menggunakan strategi pembangunan kota baru (new town development) untuk mengurangi beban kota induknya.

Kota baru, area bermukim terpadu yang umumnya berlokasi di wilayah “perawan”, sengaja dirancang agar memiliki basis ekonomi dan infrastruktur “setara kota” sehingga dapat berkembang sebagai suatu area bermukim mandiri.

Penduduknya diharapkan tidak hanya bertempat tinggal di wilayah tersebut tetapi juga melakukan sebagian besar aktivitasnya, termasuk mencari nafkah, di wilayah yang sama. Dia menjadi magnet baru agar pilihan bermukim tidak melulu terkonsentrasi di kota-kota yang sudah terlanjur besar saja.

Namun, pada praktiknya, kota-kota baru tetap tidak meninggalkan kota induknya. Koneksi langsung dengan kota induk, misalnya melalui jalan bebas hambatan/jalan tol, menunjukkan ketergantungan kota baru pada kota induk.

Ketergantungan sebagai sebuah konteks

Di Indonesia, konsep kota baru banyak diadopsi pengembang swasta, terutama dalam membangun perumahan-perumahan skala besar. Sebut saja beberapa proyek seperti Meikarta, Sentul City, Jababeka, Kota Baru Parahyangan, Bukit Semarang Baru (BSB), Solo Baru, dan juga Citraland Surabaya. Label “kota baru” seringkali digunakan pengembang untuk membangun citra hunian yang terencana, modern, eksklusif, dan serba lengkap.

Rumus dasar kota baru dalam ilmu tata kota adalah unsur wisma (hunian), karya (tempat bekerja/usaha), marga (infrastruktur transportasi), suka (sarana hiburan), dan pelengkap (fasilitas penunjang kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lain sebagainya).

Dari praktik yang ada, pembangunan kota baru bisa dikatakan berhasil menyediakan permukiman yang serba lengkap. Namun kota-kota baru ini menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pemanfaatan oleh sebagian besar penghuninya. Ketergantungan dengan kota induk menjadi konteks dan fenomena yang selalu melekat dari pembangunan kota-kota baru di Indonesia.

Sekalipun Meikarta dalam berbagai media promosinya seringkali menyudutkan Jakarta sebagai kota yang semrawut dan tak punya masa depan, pada saat yang sama kota baru tersebut tidak sepenuh hati untuk benar-benar meninggalkannya. Buktinya, terdapat frasa “Lokasi yang strategis hanya 34 km dari Jakarta” yang menempati urutan paling atas sebagai daya tarik yang ia tawarkan.

Lebih substantif dari segi pemanfaatan, tengoklah kasus lain dari penelitian Pusparini (1998) dan Malik (2005). Dengan rentang waktu yang berbeda, keduanya menunjukkan lebih dari 70% penghuni BSD City mengalami ketergantungan, terutama pekerjaan, pada Jakarta. Di Surakarta, Daniastri (2016) melakukan kajian prospektif pengembangan Solo Baru dan menyimpulkan bahwa wilayah tersebut tidak bisa begitu saja lepas dari kota induknya, bahkan diramalkan hingga 15 tahun mendatang.

Faktor ketergantungan kota baru

Untuk mendalami fenomena ini, pada 2013, saya melakukan penelitian yang mengelaborasi secara kualitatif faktor-faktor ketergantungan kota baru terhadap kota induknya. Penelitian tersebut mengambil kasus Kota Baru Kota Harapan Indah (KHI), Bekasi dengan kota induk Jakarta.

Dari sini ditemukan dua faktor utama yang mempengaruhi ketergantungan kota baru, yaitu (1) sejarah individu penghuni dan (2) kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Pertama, sejarah individu penghuni merupakan faktor yang berkaitan dengan perjalanan historis atau pengalaman seseorang mengenai aktivitas yang telah mereka lakukan di masa lalu namun masih berkaitan dengan kehidupannya hingga hari ini.

Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk pengetahuan dan wawasan yang mampu mempengaruhi pilihan-pilihan mereka saat ini dan pertimbangan-pertimbangan di masa depan. Oleh karena itu, ketergantungan pada faktor ini tidak bisa dilepaskan begitu saja meski secara fisik telah mengalami perpindahan.

Salah satu bentuk paling sering muncul dari faktor sejarah individu yaitu ketergantungan dalam hal pekerjaan. Sebagian besar penghuni sudah memiliki pekerjaan di Jakarta sebelum akhirnya menetap di KHI. Seseorang tidak serta merta dapat berpindah di kota baru misalnya karena masa kerja yang sudah lama sehingga berimplikasi pada kecocokan posisi, lingkungan pekerjaan, penghasilan, dan tunjangan.

Begitu pun dalam hal pendidikan dan kesehatan, penghuni akan mempertimbangkan kenyamanan bersekolah sang anak seperti relasi pertemanan dan cara guru mengajar, atau rekaman mengenai riwayat penyakit dan dokter langganan.

Selanjutnya, faktor kebutuhan meningkatkan kualitas hidup memberi pemahaman bahwa kelengkapan fasilitas kota baru tidak serta merta dapat menjamin pemanfaatannya yang optimal. Beberapa contoh ketergantungan atas faktor ini antara lain tercermin dari keinginan penghuni untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan alat medis lebih lengkap, menyekolahkan anaknya di SMA di Jakarta untuk memperbesar kemungkinan lolos perguruan tinggi ternama, serta keinginan untuk mendapatkan suasana hiburan yang lebih beragam.

Kedua faktor di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa ketergantungan kota baru adalah fenomena yang muncul akibat pertimbangan-pertimbangan yang begitu kompleks dari para penghuninya. Ketergantungan dengan kota induk seperti keniscayaan yang diyakini masih lebih menguntungkan sekali pun para penghuni kota baru menghadapi situasi-situasi seperti macet, jarak jauh, dan biaya tempuh saat melakukan sirkulasi ke kota induk.

Selagi kemandirian masih menjadi pekerjaan rumah, pengembangan kota baru perlu direorientasi untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas penghuninya ke dan dari kota induk.

Apa yang terjadi selama ini, kota baru terkesan tetap membiarkan penghuninya nyaman dengan kendaraan pribadi seperti struktur jalan yang dirancang lebih dari 12 meter bahkan di dalam kluster, jauhnya jarak perumahan dengan pusat angkutan umum/pengumpan, serta dipermudahnya koneksi penghuni melalui jalan tol.

Dengan tetap membawa ikhtiar mengurangi beban kota induk maka pilihan transportasi perlu diarahkan pada strategi dan moda yang sifatnya komunal. Misalnya saja melalui integrasi sistem transportasi kereta api dan juga kesepakatan biaya angkut penumpang antar kota-antar provinsi yang terjangkau bagi para penglaju.