Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Para pakar berpendapat bahwa desentralisasi dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain karena desentralisasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah.

Dengan merujuk pada beberapa hasil penelitian dan survei SMERU, edisi Newsletter akhir tahun 2004 ini membahas dengan kritis persoalan seputar tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu isu yang diangkat adalah pemberian layanan kepada masyarakat di tingkat lokal, khususnya layanan kesehatan dasar, mengingat isu ini dapat menjadi tolok ukur kualitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus kinerja pemerintah daerah. Misalnya, sesuai dengan tujuan otonomi daerah, kewenangan di bidang penyuluhan pertanian sejak 2001 dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar daerah mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. Benarkah demikian? Penelitian SMERU mencoba mengkaji hal ini lebih dalam.

Topik menarik lainnya dalam edisi ini membahas mengenai iklim dunia usaha di daerah pasca konflik Maluku Utara, serta beberapa temuan penting hasil survei SMERU mengenai pelayanan pendidikan dasar di Indonesia.

Penulis-penulis tamu kami, Hania Rachma secara tajam mengupas masalah pelaksanaan dekonsentrasi pada era desentralisasi di Indonesia, sementara Siti Dahniar dari Institut Pembaruan Desa, sebuah LSM di Deli Serdang, membagi pengalamannya membantu masyarakat setempat menyusun peraturan desa secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.