Meskipun jumlah dan kualitas penelitian di Indonesia terus meningkat, belum banyak hasil-hasil penelitian yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan. Melihat pentingnya pemanfaatan bukti dan rekomendasi dari hasil penelitian untuk memperkaya perspektif pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sepanjang 2017 SMERU secara intensif melibatkan diri dalam proses perumusan berbagai kebijakan, khususnya yang terkait dengan upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Di antara hasil-hasil penelitian yang disampaikan sebagai masukan penyusunan kebijakan adalah dari penelitian terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa, pengembangan kehidupan berkelanjutan, ketimpangan kota-desa, kemiskinan perdesaan, kesetaraan gender, dan disabilitas.

Secara aktif, SMERU menyampaikan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, SMERU juga berinisiatif menyelenggarakan seri diskusi kebijakan untuk memfasiliasi dialog antara pembuat kebijakan dan peneliti, akademisi, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lain. Acara Temu Berbagi Penelitian yang diselenggarakan pada Februari 2017 di Mataram dan Forum Kajian Pembangunan pada Oktober 2017 di Jakarta merupakan dua kegiatan utama SMERU dalam memfasilitasi dialog tersebut. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyelenggaraan acara Temu Berbagi Penelitian di Mataram merupakan perwujudan upaya SMERU untuk mendukung pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Di tahun-tahun mendatang, SMERU akan lebih mengintensifkan komunikasi dan dialog dengan pemangku kepentingan di daerah dan dengan sektor swasta. SMERU akan menjajaki kemungkinan kerja sama penelitian untuk mengkaji permasalahan kemiskinan di daerah dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan sektor swasta, SMERU akan mencoba mengeksplorasi kemungkinan kerja sama untuk mendorong partisipasi sektor ini dalam mencapai pembangunan inklusif.

Selain itu, SMERU juga akan terus meningkatkan kontribusinya dalam penyusunan kebijakan-kebijakan nasional. Mulai tahun depan, pemerintah akan memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini merupakan momentum yang penting bagi SMERU untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, SMERU akan terus melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta terus aktif menyampaikan hasil-hasil penelitiannya dan memfasilitasi dialog-dialog kebijakan. Untuk bisa meningkatkan kegiatan penelitian dan diskusi-diskusi kebijakannya, SMERU terus mengembangkan organisasi dan menambah jumlah stafnya. Pengembangan ini juga didukung upaya-upaya SMERU untuk menjaga kualitas kerja dan meningkatkan kemandirian finansial.

Untuk itu, SMERU melakukan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis SMERU 2015–2019 pada Oktober 2017 dan merumuskan langkahlangkah strategis yang perlu dilakukan dalam dua tahun ke depan. Berbagai perkembangan yang telah dialami SMERU hingga 2017 dan rencana pengembangan lembaga tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas SMERU dalam memproduksi hasil penelitian berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan donor untuk terus bekerja sama dengan SMERU. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf atas kerja keras dan dedikasinya, Pembina dan Pengawas Yayasan SMERU atas arahan dan bimbingannya, serta seluruh mitra SMERU atas dukungan dan kerja samanya. „