Selama periode 2011–2021, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berada di bawah capaian rata-rata nasional. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang yang lebih tinggi daripada angka nasional maupun provinsinya tidak diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan yang proporsional.

Kendala yang dihadapi Kabupaten Ketapang dalam mencapai pembangunan ekonomi inklusif mencakup wilayahnya yang sangat luas, populasinya yang kecil, dan kapasitas fiskal riilnya yang rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam menyediakan baik infrastruktur dasar maupun pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif tanpa terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor investasi; memperbaiki kualitas ketenagakerjaan; dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.

Saran sitasi: 

Mawardi, M. Sulton, Kholifatin Artika, Fajar Nurhaditia Putra, Abdullah Faqih, dan Wandira Larasati (2022) ‘Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Ketapang: Inklusivitas Rendah di Tengah Tingginya Pertumbuhan Ekonomi.’ Catatan Penelitian No. 4. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:

<URL> [tanggal akses].