Studi tentang kesenjangan dan kemiskinan anak yang dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia pada 2010–2011 mengungkapkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengurangi deprivasi dari segi pendapatan dan berbagai dimensi lainnya, pada 2009 sekitar 55,8% anak Indonesia masih hidup di rumah tangga dengan konsumsi per kapita kurang dari 2 dolar PPP per hari; 17,4% hidup di bawah garis kemiskinan nasional; dan 10,6% hidup dengan kurang dari 1 dolar PPP per hari. Terlebih lagi, hanya sekitar 18% anak yang benar-benar terbebas dari enam dimensi deprivasi–kurangnya akses terhadap pendidikan, keterlibatan dalam dunia kerja (pekerja anak), serta terbatasnya akses terhadap kesehatan, tempat tinggal, sanitasi, dan air. Sekitar 78% anak mengalami satu sampai tiga dimensi deprivasi. Fakta bahwa jumlah anak yang hidup dalam rumah tangga yang miskin dari segi pendapatan jauh lebih besar daripada jumlah anak yang hidup dalam rumah tangga yang lebih kaya, dan bahwa anak-anak di rumah tangga yang lebih miskin tertinggal jauh di belakang anak-anak di rumah tangga yang lebih kaya dalam banyak dimensi deprivasi, menjadi tantangan nyata bagi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini menuntut pemerintah untuk tidak saja terus mengarusutamakan hak-hak anak ke dalam agenda pembangunan, tetapi juga membangun aliansi yang lebih kuat dengan aktor-aktor nonpemerintah dalam rangka memfokuskan perhatian yang lebih besar pada anak-anak rentan guna melindungi dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan anak antartingkat pendapatan rumah tangga dan antardaerah.