Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan memerlukan konsep yang jelas, komprehensif, dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan penerapan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan (PPKK) dalam setiap kebijakan publik yang dengan jelas menegaskan pemihakan pada kepentingan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan.

PPKK dalam setiap kebijakan pemerintah dan nonpemerintah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, merupakan langkah awal untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. PPKK sangat diperlukan agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kerentanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena didukung secara nyata oleh seluruh kebijakan dan pelaksanaannya.