Jawa Barat

Buku ini menyajikan hasil studi pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada Mei–Agustus 2008. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan proses sertifikasi, mulai dari penetapan peserta hingga pembayaran tunjangan. Studi yang dilaksanakan ketika program belum lama diterapkan tersebut, juga dimaksudkan untuk mengetahui 

Buku ini menyajikan hasil studi pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada Mei–Agustus 2008. Studi tersebut bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan proses sertifikasi, mulai dari penetapan peserta hingga pembayaran tunjangan. Studi yang dilaksanakan ketika program belum lama diterapkan tersebut, juga dimaksudkan untuk mengetahui 

Buku ini menyajikan hasil kajian mengenai pelaksanaan program BLT 2008 dan persepsi masyarakat terhadap stigma yang muncul selama pelaksanaan program BLT 2005. Program BLT 2008 tahap pertama yang dikaji studi ini meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaaan program.

Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak 2007. Sertifikasi guru berlaku bagi guru-guru di sekolah negeri dan swasta di semua tingkat pendidikan, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, mutu pembelajaran, dan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Guru adalah faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terbesar atas capaian prestasi murid diberikan oleh guru. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, peran guru semakin penting. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru di daerah terpencil di negara-negara sedang berkembang masih cukup tinggi.

Dampak krisis keuangan global (KKG) di Indonesia mulai dirasakan ketika pertumbuhan ekonomi menurun tajam pada akhir 2008. Meskipun perekonomian Indonesia tetapvmenunjukkan daya tahan terhadap krisis yang terjadi dibandingkan dengan negara-negara tetangganya–ditandai dengan pertumbuhan GDP sebesar 4,4% pada kuartal pertama 2009, kami menemukan terjadinya penyusutan cepat pada volume perdagangan, penurunan ekspor dalam jumlah besar, dan kemerosotan harga komoditas utama.

Program pemerintah Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang digambarkan untuk menyediakan bantuan dan dana kredit bergulir pada kelompok masyarakat miskin dan pengangguran bertujuan untuk: i) meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja sementara, dan (ii) mendanai usaha yang dapat memberikan pendapatan.

The study involved a repeat survey of 455 households that were interviewed in 1997 prior to the beginning of the krismon in the context of a major highway project. A structured interview was conducted with a household member (in most cases the husband or wife). Of the 1999 respondents, 58.2 per cent were women, compared with 58.9 per cent in 1997. The 1997 survey was carried out in the month of June, which in that year was very dry, while data collection for the present study was undertaken in April and May 1999 near the end of a prolonged wet season.

Laporan ini berusaha mendokumentasikan hal-hal berikut:

• Rumitnya permasalahan akibat banyaknya pajak (pungutan) dan non-pajak yang mendistorsi mekanisme pasar sebelum dilakukan deregulasi
• Dampak berbagai distorsi tersebut atas insentif perdagangan di sektor perdesaan (pertanian)
• Berbagai upaya untuk menderegulasi dan menghapus peraturan yang mendistorsi harga
• Keberhasilan dan kegagalan berbagai deregulasi yang diamati sampai Nopember 1999

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan cepat Tim Dampak Krisis SMERU terhadap tenaga kerja terdidik (Sarjana dan Sarjana Muda/D3) yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja sebagai akibat krisis ekonomi yan melanda Indonesia selama dua setengah tahun terakhir ini. Wawancara dilakukan di kota Medan, Bandung dan Makassar pada bulan Januari-Februari 2020. Responden adalah mereka yang sebelumnya bekerja di sektor perbankan dan konstruksi, serta satu sektor penting lainnya di masing-masing lokasi, baik yang sudah bekerja kembali maupun yang belum.