Jawa Barat

Indonesia

Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat

Penerapan Upah Minimum di Jabotabek dan Bandung

AKSES TERHADAP KEADILAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI INDONESIA Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

TIM PENELITI

SMERU:
Akhmadi, Asri Yusrina, Sri Budiyati, Athia Yumna

PEKKA:
Nani Zulminarni, Romlawati, Mien Rianingsih, Fitria Villa Sahara, Kodar Tri Wusananingsih, Adi Nugroho

IALDF (didukung oleh Australian Agency for International Development):
Cate Sumner

Family Court of Australia:
Leisha Lister

Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang

Buku II: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya dan Makassar)

Kerjasama Lembaga Penelitian SMERU dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan

Tim Peneliti

Koordinator: Hastuti

Penasehat: Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Sri Kusumastuti Rahayu

Peneliti Lapangan:

Lembaga Penelitian SMERU
Bambang Soelaksono, Vita Febriani, Daniel Perwira, Akhmadi, Wawan Munawar, Rizki Fillaili, Rima Prama Artha

Peneliti Regional
Luluk Kholisoh Nurona, Musriyadi Nabiu, Sunarto Darsono, Dani Kadarusma

Ketika Guru Absen: Kemana Mereka dan Bagaimana Murid?

Kajian terhadap pelayanan pendidikan akhir-akhir ini, termasuk dalam World Development Report 2004 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mulai menyoroti persoalan absennya guru dari tempat kerjanya. Laporan ini berisi gambaran sebagian hasil survei mengenai pelayanan pendidikan dasar dengan fokus pada tingkat keabsenan guru dan dampaknya terhadap kinerja belajar murid.

Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar

Verifikasi Ketepatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) dalam Penargetan Keluarga Miskin: Hasil Verifikasi di Dua Desa Uji Coba SPKM

Permasalahan penentuan target merupakan masalah yang berulang kali timbul dalam pelaksanaan suatu program kesejahteraan sosial. Lembaga Penelitian SMERU telah mengembangkan suatu sistem pendataan yang berbasis pada masyarakat setempat dan analisisnya dilakukan secara objektif dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau Analisis Komponen Dasar. Sistem pendataan ini dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan suatu basis data terpadu untuk berbagai program perlindungan sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013

Segera setelah menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Pemerintah meluncurkan program BLSM untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan tunai Rp150.000 per bulan ini diberikan selama empat bulan dan disalurkan dalam dua tahap pada Juni/Juli dan September/Oktober 2013 oleh PT. Pos Indonesia.

Bagikan laman ini