Peranan pemerintah daerah (pemda) dalam penanggulangan kemiskinan menjadi semakin penting sejak pelaksanaan otonomi daerah pada 2001. Sejumlah kebijakan pelayanan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sejak itu diserahkan ke tangan pemerintah daerah. Tuntutan keterlibatan aktif pemda dalam penanggulangan kemiskinan semakin jelas dengan diluncurkannya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) oleh Pemerintah Pusat pada 2005 yang menyatakan perlunya kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk pemda, dalam upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan.

Pada kenyataannya, masing-masing daerah mempunyai kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan diakibatkan oleh, antara lain, tingkat keterlibatan organisasi yang ada di daerah tersebut, kondisi kemiskinan, dan latar belakang geografis daerah. Oleh karena itu, Lembaga Penelitian SMERU dari 2005 hingga 2006 melakukan kajian “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Analisis Kemiskinan Partisipatoris (AKP).” Kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara ini merupakan upaya peningkatan kemampuan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan AKP dan memanfaatkan hasilnya sebagai salah satu masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil kajian tersebut dan sudut pandang beberapa pemangku kepentingan, edisi ini menyoroti kelembagaan penanggulanggan kemiskinan di daerah. Ada dua hal yang perlu ditekankan berkaitan dengan hal ini, yakni pentingnya partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan serta unsur dalam kelembagaan tersebut dan bahwa pengalaman daerah yang berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya.