Tulisan ini bertujuan memaparkan perubahan gerak politik lokal sejak berlakunya kebijakan baru desentralisasi. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana ketersediaan ruang bagi otonomi rakyat dalam proses perubahan politik tersebut. Tulisan ini diangkat dari hasil pengamatan kualitatif atas dinamika politik lokal selama lebih dari dua tahun terakhir, pada dua belas propinsi yang mencakup lima belas kebupaten dan tiga kota.