Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang lumayan tinggi belum cukup untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di kabupaten ini. Skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) KKU yang relatif rendah menempatkan KKU pada peringkat ke-9 di antara 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Rendahnya inklusivitas pembangunan di KKU disebabkan oleh infrastruktur pendukung perekonomian–terutama jalan–yang belum memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan keterbatasan ini, produktivitas, inovasi, dan adopsi teknologi sangat minim sehingga imbal hasil bagi masyarakat juga rendah. Sebagai akibatnya, kualitas ketenagakerjaan masih rendah dan tingkat kemiskinan masih tinggi.

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan angka lama sekolah, dan akselerasi peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian, khususnya kondisi mantap jalan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di KKU.

Saran sitasi: 

Larasati, Wandira, Abdullah Faqih, dan M. Sulton Mawardi (2022) ‘Menuju Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Kayong Utara.’ Catatan Penelitian No. 3. Jakarta: The SMERU Research Institute

Untuk versi digital, tambahkan:

<URL> [tanggal akses].