Dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan, pemerintah memerlukan data akurat dan terkini. Pemerintahan daerah, khususnya pada tingkat kabupaten, telah mulai mengambil peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah mereka sejak pemerintah pusat memberlakukan aturan otonomi daerah. Temuan-temuan yang didapat dari proyek pilot Community-Based Monitoring System (CBMS) atau Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Indonesia menunjukkan bahwa sistem tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan enumerasi wilayah secara akurat berdasarkan kategori kesejahteraan keluarga. Selain itu, sistem ini juga bisa memprediksi enumerasi kesejahteraan keluarga dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat lokal mengenai status kesejahteraan keluarga, terutama keluarga miskin.

Temuan-temuan tersebut dipresentasikan kepada segenap pemangku kepentingan di Kota Pekalongan, dan pemerintah lokal tertarik menggunakan sistem pengumpulan data ini di kota mereka; Pekalongan menjadi yang pertama dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang secara resmi menggunakan SPKOM. Disebabkan ukuran wilayah Indonesia dan kebijakan desentralisasi yang memberi kekuasaan lebih kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program pengentasan kemiskinan, kami percaya bahwa sistem pemantauan ini sangat cocok diterapkan di Indonesia.

Tujuan pengumpulan data SPKOM di Kota Pekalongan adalah untuk mendapatkan data komprehensif yang bisa diakses, digunakan, dan dianalisis oleh badan-badan pemerintah lokal dan lembaga-lembaga lain di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan. Selain itu, hasil pengumpulan data ini bisa digunakan sebagai rekomendasi kepada Pemkot Pekalongan, terutama ketika mereka tengah menyusun rencana pembangunan dan anggaran.