Pelaksanaan kajian ini merupakan bagian dari proyek penelitian kerja sama yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan bantuan dari Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) yang didanai oleh AusAID pada tahun 2007–2009. Kajian ini terdiri atas empat komponen penelitian berbeda dan bermaksud menguji tingkat kepuasan para pencari keadilan yang dapat mengakses pengadilan di Indonesia bagi berbagai masalah mereka yang berkaitan dengan hukum keluarga, serta menguji apakah terdapat bagian-bagian dalam masyarakat yang tidak dapat membawa kasus-kasus hukum keluarga mereka ke dalam pengadilan, berikut alasan-alasan mengapa hal tersebut terjadi. Laporan ini menguraikan salah satu dari komponen-komponen penelitian yang menguji berbagai tantangan yang dihadapi oleh para perempuan kepala keluarga di organisasi PEKKA yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia dalam membawa kasus-kasus hukum keluarga ke pengadilan sebagai cara untuk menilai berbagai permasalahan yang umumnya dihadapi oleh para perempuan, kaum miskin, atau mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil.

Laporan ini merangkum stastistik yang tersedia mengenai keluarga yang dikepalai perempuan di Indonesia dan organisasi PEKKA yang para anggotanya bersedia menjadi bagian dari kajian ini. Laporan ini menyelidiki alasan penting mengapa para perempuan Indonesia dan anak-anak mereka harus memiliki akta pernikahan, perceraian, dan kelahiran yang sah serta mengapa dokumen-dokumen tersebut merupakan hal yang penting bagi perempuan kepala keluarga dan anak-anak mereka untuk mendapatkan pelayanan umum yang lebih luas, seperti program pengentasan kaum miskin dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan para anggota PEKKA:

1. tingkat pendapatan dan kemampuan mereka untuk mengakses program pengentasan kaum miskin dari pemerintah,
2. kemampuan mereka untuk mendapatkan akta pernikahan, perceraian, dan kelahiran yang sah bagi mereka dan anak-anak mereka (dan mempertimbangkan alasan-alasan mengapa akses terhadap lembaga dan pengadilan pemerintah terbatas bagi para anggota PEKKA), dan
3. tingkat pendidikan mereka dan anak-anak mereka (dan membandingkannya dengan data nasional tentang pencapaian pendidikan).