Hasil Pengamatan Lapangan Kilat Tim SMERU pada Persiapan Pelaksanaan Program PDM-DKE

Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran

Program pemerintah Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang digambarkan untuk menyediakan bantuan dan dana kredit bergulir pada kelompok masyarakat miskin dan pengangguran bertujuan untuk: i) meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan penciptaan lapangan kerja sementara, dan (ii) mendanai usaha yang dapat memberikan pendapatan. Penerima program ini adalah rakyat miskin di perkotaan dan pedesaan yang kehilangan pekerjaan dan sumber pemasukan, dan yang sama sekali tidak memiliki sumber pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama pangan, pendidikan dan biaya kesehatan serta keperluan mendasar lainnya.

Dengan anggaran Rp. 1.7 triliun pada tahun 1998/99, program menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengalokasikan dana kepada hampir setiap kelurahan dan desa di wilayah Indonesia. Dana yang disampaikan berkisar antara kurang dari Rp. 10 juta untuk desa/kelurahan kecil atau relatif lebih baik hingga lebih dari Rp. 1 milyar bagi desa/kelurahan yang banyak penduduk miskin dan penganggurannya. Walaupun demikian, pada semua kasus, dana PDM-DKE sangat memperluas wewenang pembelanjaan pemerintah daerah.

PDM-DKE sedianya direncanakan oleh Bappenas akan dilaksanakan segera: dana akan disalurkan kepada penerima selambat-lambatnya pada pertengahan Maret, hanya empat bulan sejak pencetusan program pada bulan Nopember 1998. (Ternyata, baru-baru ini diumumkan bahwa program PDMDKE akan diperpanjang sampai akhir Juni 1999). Cepatnya laju pelaksanaan program dan skala pembiayaan yang besar dikritik secara luas sebelum program sempat dimulai. Perancang program di Bappenas berpendapat pentingnya persiapan yang matang dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan apabila kesuksesan program hendak diraih.

Guna mempelajari perencanaan program pada tahap awal, Tim SMERU melakukan suatu pengamatan cepat pada program PDM-DKE pada bulan Desember 1998 dan Januari 1999. Pengamatan mencakup 13 kelurahan/desa di 6 lokasi berbeda yang tersebar di 4 propinsi termasuk Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur, Kodya dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Kodya Surabaya di Jawa Timur, dan Jakarta Pusat serta Jakarta Timur di DKI Jakarta.

Bagikan laman ini

Penulis 
The SMERU Research Institute
Penulis
The SMERU Research Institute
Wilayah Studi 
Jawa Barat
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Kata Kunci 
krisis ekonomi
perlindungan sosial
bantuan sosial
Tipe Publikasi 
Laporan
Ikon PDF Download (169.8 KB)