Pada Agustus 2019, saya diberi kepercayaan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan The SMERU Research Institute dari Dr. Asep Suryahadi. Ini merupakan sebuah tugas yang tidak mudah mengingat berbagai capaian yang telah diukir SMERU selama periode kepemimpinan beliau. Namun, tentunya saya tetap optimistis karena Dr. Asep Suryahadi tetap mendampingi sebagai salah satu Peneliti Utama SMERU, dan seluruh staf SMERU tetap berkomitmen penuh untuk menjalankan visi dan misi bersama.

Sepanjang 2019, SMERU terus melaksanakan komitmennya untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan akan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hasil penelitian. Untuk menjawab kepercayaan yang selama ini diberikan oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah dan mitra pembangunan, SMERU telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain yang terkait isu pembangunan perdesaan, pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, pengembangan penghidupan bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), pengurangan dan pencegahan kondisi pendek (stunting), dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Dengan dukungan Ford Foundation, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Knowledge Sector Initiative (KSI)-DFAT, SMERU membantu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif hingga tingkat kabupaten/kota yang dapat dijadikan landasan kebijakan dan alat untuk memonitor kualitas pertumbuhan ekonomi.

Di bidang pendidikan, melalui Program RISE di Indonesia yang didukung oleh RISE Programme, SMERU memberikan rekomendasi kebijakan terkait rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kapasitas guru. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat, SMERU melakukan studi untuk mendukung kebijakan penghapusan pekerja anak di sektor pertanian. Dengan dukungan Program MAMPU-DFAT, SMERU juga melakukan studi mengenai akses perempuan ke pelayanan publik. Selain itu, untuk terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, SMERU juga mulai mengadakan beberapa pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk analis kebijakan dari lembaga pemerintah dan akademisi.

Pada akhir Juli, SMERU kembali menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sebuah seminar nasional, bekerja sama dengan SDGs Center Universitas Padjadjaran. Mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penurunan kemiskinan merupakan suatu kehormatan bagi kami. Pada penghujung tahun, kerja keras seluruh staf dan manajemen SMERU mendapat pengakuan dari pemerintah, melalui Kementerian Sosial, dalam bentuk penghargaan yang diberikan atas kontribusi dalam keberhasilan implementasi PKH.

Tahun ini menandai berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Strategis SMERU 2015–2019. Beberapa catatan tentang keberhasilan dan tantangan selama lima tahun yang telah berjalan menjadi modal berharga bagi SMERU dalam penyusunan Rencana Strategis SMERU 2020–2024, yang diarahkan untuk terus memperkuat kontribusi SMERU dalam pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh staf dan dukungan dari semua mitra SMERU, yang memungkinkan tercapainya semua prestasi tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan penuh seluruh staf SMERU, saya akan berupaya sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Bersama kita akan dapat mewujudkan visi SMERU, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.