Laporan ini menyajikan analisis deskriptif hasil sensus keluarga yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA) bersama komunitas pekka di 111 desa wilayah kerja PEKKA yang lokasinya tersebar di 17 provinsi, 19 kabupaten, dan 35 kecamatan. Pendataan dilakukan dengan mengadopsi Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK). Pendataan dilakukan pada 2011–2012 oleh anggota pekka dan penduduk lokal lainnya. Jumlah total keluarga yang didata mencapai 89.960 keluarga, terdiri atas 15.644 keluarga yang dikepalai perempuan (KKP) dan 74.316 keluarga yang dikepalai laki-laki (KKL). Penduduk yang didata berjumlah 321.487 orang, terdiri atas 159.210 perempuan dan 162.277 laki-laki. Data yang terkumpul dianalisis oleh tim dari Seknas PEKKA dan Lembaga Penelitian SMERU.

Hasil sensus keluarga SPKBK-PEKKA ini memperlihatkan bahwa sistem pendataan berbasis keluarga lebih sensitif gender dan lebih mampu mengungkap keberadaan perempuan yang menjadi kepala keluarga (pekka) dan kondisi kehidupan KKP, dibandingkan dengan sistem pendataan berbasis rumah tangga yang selama ini digunakan dalam berbagai survei dan pendataan oleh pemerintah. Hasil SPKBKPEKKA ini juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan KKP lebih rendah daripada kesejahteraan KKL. Kondisi kehidupan KKP juga relatif lebih buruk bila dibandingkan dengan KKL dalam banyak segi, termasuk dalam hal (i) kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kriminal dalam bentuk penganiayaan, (ii) kepemilikan dokumen kependudukan, (iii) partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, (iv) pekerja anak, (v) pendidikan kepala keluarga dan partisipasi sekolah anak, (vi) akses terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan untuk bayi dan anak balita, dan (vii) adanya kepala atau anggota keluarga yang merupakan difabel.

Berdasarkan hasil SPKBK-PEKKA tersebut, disarankan agar pendataan yang dilakukan dalam rangka penetapan sasaran bantuan sosial (PPLS) menggunakan unit analisis keluarga dan perluasan penerapan pendataan berbasis keluarga di berbagai daerah. Selain itu, diperlukan berbagai tindak lanjut di berbagai sektor, termasuk peningkatan cakupan program perlindungan sosial dan perubahan rancangan atau penambahan program perlindungan sosial agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi KKP.