Penelitian ini menyajikan bukti dari Indonesia mengenai bagaimana periode pertumbuhan ekonomi negara ini akhir-akhir ini berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah, dengan penekanan khusus pada peran desentralisasi. Sepanjang dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, dari 23% penduduk pada 1999 menjadi kurang dari 12% pada 2013. Namun, teramati perbedaan besar pada kemiskinan di daerah. Dalam kertas kerja ini, kami membahas faktor-faktor yang menggerakkan evolusi kemiskinan di Indonesia pada era desentralisasi dan mengaitkan prestasi kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang beraneka ragam dalam wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa produk domestik bruto (PDB) per kapita adalah salah satu kekuatan pendorong utama di balik menurunnya tingkat kemiskinan daerah. Lebih lanjut, hasil analisis data panel yang meliputi periode 2005 hingga 2010 menunjukkan bahwa kemiskinan telah menurun, khususnya di kabupaten-kabupaten yang memiliki (i) proporsi pemimpin daerah dengan pendidikan menengah yang lebih besar; (ii) tingkat pendidikan rata-rata yang lebih tinggi; (iii) kantor lokal yang mapan untuk koordinasi upaya penanggulangan kemiskinan (TKPKD); (iv) proporsi pendapatan fiskal yang lebih tinggi; dan (v) proporsi penduduk perkotaan yang lebih tinggi. Selain itu, tampaknya ada hubungan positif antara ketidaksetaraan dan kemiskinan daerah yang mengindikasikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang sukses memerlukan pertumbuhan ekonomi sekaligus kebijakan sosial yang baik dan tepat.