Pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan skema pembiayaan kesehatan yang berbasis lokal dengan tetap didasarkan atas prinsip-prinsip asuransi/jaminan kesehatan. Skema ini umumnya dikenal dengan sebutan JPK-Gakin, yang merupakan skema pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan umum, termasuk layanan kesehatan primer dan sekunder. Berkenaan dengan suksesnya uji coba JPK-Gakin sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyediakan JPK-Gakin di semua kabupaten di Indonesia terhitung sejak 1 Januari, 2005.

Penelitian ini mengkaji dampak dari aneka karakteristik program JPK-Gakin seperti penyediaan layanan kesehatan, pemanfaatannya, kualitas layanan, dan bagaimana karakteristik jaminan tersebut dapat memengaruhi hubungan antarpemangku kepentingan (stakeholders). Tiga kabupaten ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan studi kasus, yakni: Purbalingga (Jawa Tengah), Tabanan (Bali) dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

Temuan kami memperlihatkan bahwa jika dibandingkan dengan skema pembiayaan kesehatan terdahulu, skema JPK-Gakin dianggap lebih berhasil dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi anggota masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Akan tetapi, ditemukan juga beberapa permasalahan lain yang terkait dengan skema ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan efisiensinya, perlunya pemantauan dan proses auditing keuangan yang lebih ketat, dan perlunya peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan skema. Hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini dan kami merekomendasikan pilihan-pilihan kebijakan untuk mengatasinya.